JAKARTA, CEKLISSATU - Jawa Barat merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekologis yang besar, seharusnya memiliki sensitivitas kebijakan lingkungan yang lebih kuat. Namun, baru-baru ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengaku tidak mengetahui adanya lahan sawit seluas 6,5 hektar di Desa Cigobang. Pihaknya juga tidak mengetahui kronologi pasti di balik penanaman kelapa sawit di wilayahnya. Untuk merespon permasalahan ini, Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengeluarkan larangan penanaman sawit di wilayah provinsi Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi memberikan teguran kepada otoritas kabupaten Cirebon. Dedi Mulyadi mengaku tidak menerima laporan langsung dari Bupati terkait mengenai permasalahan sawit di wilayahnya.
Polemik penanaman kelapa sawit di Jawa Barat tidak hanya memunculkan isu lingkungan, namun juga masalah lain yang sudah merasuki urat nadi pemerintahan Indonesia, yaitu komunikasi antar tingkat pemerintahan yang tidak efektif. Masyarakat saat ini cenderung memiliki pandangan sinis terhadap isu sawit, tidak terkecuali masyarakat Jawa Barat. Kegagalan komunikasi yang terjadi, semakin krusial dalam isu lingkungan, karena mengakibatkan keterlambatan informasi yang berujung pada dampak yang lebih parah. Maka, pola komunikasi yang buruk antara pemerintah provinsi dan kabupaten memerlukan perhatian lebih, untuk mencegah dampak yang lebih serius.
Baca Juga: Kegagalan Pembayaran Giat di Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bogor, PRB Sebut Ada Miskomunikasi
Persoalan fundamental yang terjadi di tingkat pemerintahan provinsi adalah komunikasi yang terhenti di level bawah. Sedangkan, kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi memerlukan data lapangan yang dirasakan langsung oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Akibatnya, gejala kegagalan komunikasi yang demikian terjadi menunjukkan aliran komunikasi yang cenderung satu arah. Jika tidak ditanggapi secara serius, maka akan berdampak pada keterlambatan respon oleh pemerintah dan penurunan kepercayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi pencegahan dalam tata kelola pemerintahan dan menurunkan kualitas perumusan kebijakan. Dengan adanya kasus penanaman sawit, masyarakat Jawa Barat dapat menganggap bahwa intervensi oleh pemerintah Jawa Barat harus naik ke permukaan terlebih dahulu untuk bisa diintervensi.
