Dalam kasus ini, kegagalan komunikasi terjadi karena adanya hambatan dalam sistem komunikasi antara pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi (upward communication). Upward communication berfungsi untuk memberikan umpan balik yang penting bagi pengambil keputusan di tingkat atas agar mereka dapat memahami kondisi di lapangan, mengidentifikasi masalah yang perlu perhatian, dan mengambil tindakan yang sesuai. Idealnya, pemerintahan tingkat bawah melakukan analisis dan evaluasi mengenai keadaan lapangan untuk memberikan umpan balik pada tingkat di atasnya, sehingga pemerintah provinsi dapat memberikan intervensi yang cepat dan tepat pada kondisi yang dihadapi di lapangan. Namun, dalam realitanya, komunikasi ke atas seringkali terhambat oleh beberapa faktor, seperti pejabat lintas tingkat yang kurang harmonis, tujuan dan prioritas yang kurang jelas, serta pola interaksi yang tidak terstruktur. Pemerintahan yang efektif seharusnya mampu mengantisipasi persoalan melalui sistem komunikasi internal yang solid, bukan sekadar merespons tekanan setelah masalah berkembang menjadi krisis.
Baca Juga: Mahasiswa FISIP Unida Edukasi Warga Laladon untuk Cegah Stunting
Hubungan pejabat lintas tingkat yang kurang harmonis berpengaruh pada efektifitas dan kualitas komunikasi, sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan dan koordinasi menjadi terhambat dan cenderung tertutup. Tujuan dan prioritas yang kurang jelas memungkinkan komunikasi menjadi terhambat karena kurangnya pemahaman dan keterlibatan yang jelas dari kedua pihak. Pola interaksi yang tidak terstruktur cenderung menyebabkan ketimpangan dalam penyampaian informasi, sehingga pesan tidak mencapai tingkat atas secara lengkap dan akurat. Hal ini dapat memperburuk pemahaman, mengurangi transparansi, serta menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi yang memadai.
