JAKARTA, CEKLISSATU - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa per Juni 2025, realisasi belanja Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencapai angka signifikan.
"Realisasi belanja non-bansos tercatat lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 33,37 persen, sementara belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi sebesar lebih dari Rp40 triliun atau 53,50 persen," ujar Gus Ipul saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR.
Selain itu juga, Gus Ipul menegaskan bahwa arah kebijakan belanja kementerian untuk tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada tema pembangunan nasional, sejalan dengan arahan Presiden dan tematik APBN, khususnya dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Baca Juga: Ada Penerima Bansos Terindikasi Main Judol, Ini 5 Rekomendasi Fahira Idris
"Kemensos akan mengambil peran melalui pelaksanaan sekolah rakyat, "tegasnya.
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya efektivitas penyaluran bansos ke depan.
Dia juga menyampaikan 3 strategi utama Kemensos untuk bansos.
Baca Juga: PPATK Ungkap 571.410 Penerima Bansos Terindikasi Main Judol, Kemensos: Pendamping Bertanggungjawab
"Pertama kita akan melanjutkan program-program bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial," papar Gus Ipul.
Strategi yang kedua, lanjutnya, adalah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sinergi program dan kelembagaan, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan.
"Strategi ketiga adalah Kemensos akan mendorong bansos yang adaptif dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, serta percepatan graduasi dari penerima bantuan menuju kemandirian melalui integrasi dengan program pemberdayaan," bebernya.
Baca Juga: Pastikan Bansos Tepat, Kemensos Minta PPATK Lakukan Ini
Selain soal bansos, Gus Ipul juga memaparkan tren anggaran kementerian. Jika pada 2011 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp108 triliun, maka pagu indikatif tahun 2026 tercatat sebesar Rp76.038.882.787.000 atau mengalami penurunan sekitar 4,47 persen dibandingkan pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp79 triliun lebih.
Adapun rincian postur anggaran tahun 2026 terdiri dari:
1. Program Perlindungan Sosial: Rp75 triliun lebih
2. Program Dukungan Manajemen: Rp768 miliar lebih
Gus Ipul menjelaskan bahwa pagu indikatif 2026 masih belum mencakup kebutuhan belanja mendesak, seperti penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim-piatu, serta program pemberdayaan masyarakat.
"Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun," urainya.
Tambahan anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk:
1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih
3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih
4. Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih
5. Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih
