Ia berharap pemerintah bisa terlibat secara proaktif dalam mengawal isu tragedi 1998 dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menyuarakan keadilan serta perlawanan dan fokus untuk mengawal isu yang ada.
Di antara polemik yang terjadi, lantas bagaimana pandangan ilmu Antropologi Sosial Budaya terkait fenomena penulisan ulang Sejarah Indonesia hingga dampaknya kepada masyarakat?
Rita Rahmawati, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda (UNIDA) sekaligus dosen Administrasi Publik dan kepakaran Kajian lain dalam Masyarakat Manusia, mengklaim bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan Negara sedang dipertaruhkan untuk saat ini.
Baca Juga: Pameran Pusaka Kerajaan, Disbudpar Kabupaten Bogor: Perkuat Literasi Budaya dan Pemahaman Sejarah
Ia menjelaskan, jika fenomena tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, dapat dipastikan bahwa kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah akan hilang dan kedepannya akan sulit untuk pemerintah membangun program kerja yang melibatkan masyarakat nantinya.
Dalam penjelasannya Rahmawati memaparkan mengenai Antropologi Sosial Budaya yang memandang fenomena penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai kontruksi sosial hingga adanya faktor hegemoni kekuasaan.
“Merubah sejarah artinya merubah kontruksi sosial termasuk merubah fakta-fakta yang terjadi di lapangan pada saat itu dan menampikan perasaan para korban,” Ujar Rahmawati.
Ia juga menyebutkan bahwa terdapat faktor hegemoni kekuasaan atau pemerintah yang mencoba untuk memaksakan wacana yang terjadi kepada masyarakat.
Baca Juga: PKB Keluar dari Koalisi Tinggalkan Prabowo, Fadli Zon : Itu Biasa dalam Politik
“Wacana disini artinya sejarah yang diubah, dengan kekuasaan yang Pemerintah miliki, rakyat dipaksa untuk menerima sesuatu yang bukan kehendaknya dan mereka tidak memiliki keberdayaan untuk menolak wacana tersebut,” lanjutnya.
