Kebijakan tersebut, kata Dedi, membuat kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman terus berkurang. Bahkan, jika skema pinjaman akhirnya digunakan, nilainya diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan angka yang sempat muncul sebelumnya.
“Potensi untuk pinjam itu makin mengecil. Andaikata pun ada pinjam, pasti di bawah Rp2 triliun. Tapi saya berusaha untuk tidak pinjam,” katanya.
Dedi mengungkapkan, kondisi keuangan daerah hingga September 2026 masih cukup untuk membiayai seluruh program yang sedang berjalan. Sebab itu, pemerintah tidak melihat urgensi untuk menambah utang hanya demi menjalankan proyek-proyek baru.
“Hitungan kita sampai bulan sekarang, andaikata kita tidak membuat proyek baru, sudah cukup uangnya,” tuturnya.
Ia menegaskan, kebutuhan anggaran Rp3,4 triliun yang selama ini dibahas lebih banyak terkait rencana kegiatan yang belum dieksekusi, bukan untuk membayar atau melanjutkan program yang telah berjalan.
“Jadi Rp3,4 triliun itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang baru, bukan kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ucapnya.
