KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengambil alih tanah warga di Desa Sukaharja, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, akibat gagal bayar agunan oleh Le Dermawan Chint Kiat.
Hadijana selaku pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor mengaku, belum mempelajari secara mendalam persoalan di desa tersebut.
Menurutnya, Desa Sukawangi terbentuk melalui pemekaran dari Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur.
Baca Juga: Usep Nukliri Tegaskan Komitmen Perjuangkan Program RTLH bagi Warga Kurang Mampu
"Sukaharja lahir tahun 1930 dan Sukawangi pemekaran dari Sukaharja tahun 1980," kata Hadijana kepada wartawan.
Kebingungan semakin memuncak ketika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, ikut menyebut bahwa Desa Sukawangi yang terkena sita BLBI.
Kepala Desa Sukawangi, Budianto menepis isu itu dan menegaskan bahwa lahan sitaan BLBI berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, yang letaknya bersebelahan dengan desanya.
Budianto menjelaskan bahwa tanah sitaan BLBI di Sukaharja adalah bagian dari agunan milik Le Dermawan Chint Kiat yang terkena kasus hukum.
Menurut penjelasannya, Desa Sukaharja bermula dari permukiman turun-temurun sejak era kolonial Belanda, kemudian pada tahun 1930 diresmikan sebagai desa yang diakui.
"Luas Sukaharja 3.650 HA. Jumlah penduduk desa sukaharja 8.323 jiwa 4.309 jiwa laki-laki dan 4.014 perempuan. dengan kk 2.446," jelas dia, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga: Ikon Baru Kabupaten Bogor: Lawang Kori Siap Diresmikan, Tunggu Taman Selesai
Kronologi penyitaan BLBI berawal ketika Le Dermawan Chint, Direktur PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu sekaligus pemilik Bank Perkembangan Asia, memperoleh pinjaman pada 30 Desember 1983 berdasarkan akta kredit No. 145.Kr/BPA/XII/83 senilai Rp850 juta, dengan menjaminkan tanah seluas 406 hektare yang tercatat atas nama girik warga Desa Sukaharja.
"Kronologi ke dua pada tahun 1991 muncul putusan mahkamah agung dalam perkara nomor 1622/K/Kid/1991 hasil dari putusan pengadilan negeri Jakarta Barat tanggal 14 November 1990 no 56 pid/b/1990/pn.jkt,bar. tentang pidana korupsi tersangka le dermawan chint kiat dan menyita seluruh aset yang tercantum dalam putusan diantaranya adalah lahan agunan PT perkebunan dan peternakan nasional gunung batu akte kredit nomor 145.kr/bpa/xii/83 pt perkembangan asia namun dengan luas yang berbeda menjadi 445 ha," ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa pada 27 September 1994, Kejaksaan telah mengeksekusi perkara BLBI yang menjerat terpidana Le Dermawan Kartarahardja Haryanto alias Le Chint Kiat, termasuk menyita aset lahannya yang berada di Desa Sukaharja.
"Eksekusi itu dilakukan oleh satgas tim gabungan antara bank Indonesia dan kejaksaan nomor B-157/p.i/fpk.3/9/1994 dan membentuk sub tim D untuk mendata di wilayah Jonggol Bogor yang salah satunya terletak di desa Sukaharja," katanya.
Menurutnya, terjadi perbedaan antara dokumen surat dan kondisi fisik tanah, sebab lahan tersebut kini sudah dikuasai pihak lain. Warga pun tidak pernah menerima pembayaran dari Le Dermawan Chint Kiat, sehingga papan tanda kepemilikan dicabut oleh warga karena merasa tanah mereka tidak pernah dijual.
"Warga menjual lunas, warga menjual baru dp/tanda jadi, warga tidak menjual nama penjual tidak dikenal, lahan yang terverifikasi adalah seluas kurang lebih 80 ha," ucap dia.
Pada tahun 2019, tim satgas BLBI bersama BPN kembali muncul dan melakukan pemetaan sekaligus mengklaim 445 hektare tanah sitaan milik Le Dermawan Chint di Desa Sukaharja.
"Tim satgas BLBI ini tidak mengindahkan hasil verivikasi eksekusi tim yang dibentuk pada tahun 1994 dan memblokir pada tahun 2019 luasan area dengan luas 445 ha berdasarkan penunjuk batas yang bukan merupakan wakil resmi dari Le Dermawan Chint dan juga tidak melibatkan pihak desa," tambahnya.
Setahun setelah itu, mereka memasang plang sitaan, lalu pada 2022 melakukam pemblokiran layanan pajak serta transaksi jual beli di seluruh Desa Sukaharja.
Baca Juga: Pemkab Bogor Percepat Persiapan DOB Bogor Barat, Bappedalitbang Lakukan Ini
"Pada tahun 2025 pihak pemdes Sukaharja dan Kecamatan Sukamakmur dan melakukan audiensi dengan komisi I DPRD kabupaten Bogor dan terjadi kesepakatan dengan BPN, Bappenda untuk membuka pemblokiran terhadap seluruh desa," ucap dia.
Meski begitu, Satgas BLBI bersama BPN tetap melakukan pemblokiran terhadap 445 hektare lahan yang diklaim sebagai milik terpidana Le Dermawan Chint Kiat.
"Padahal di dalam lokasi yang terblokir terdapat ribuan tanah milik warga baik yang masih berupa girik dan akte jual beli bahkan yang sudah bersertifikat," kata dia.
Menurutnya, sejak 1983 warga telah menguasai tanah milik mereka dan rutin membayar SPPT. Namun hingga kini, kejaksaan tidak pernah menunjukkan peta lokasi maupun bukti adanya peralihan tanah dari masyarakat kepada Le Dermawan Chint Kiat atau Mohammad Dermawan/Madrawi, baik ke pemerintah desa maupun kecamatan.
Ia menegaskan bahwa paparan tersebut tidak bisa dijadikan bukti adamya hubungan dengan kepemilikan Le Dermawan yang kini disita Satgas BLBI.
"Sehingga saya berharap kasus ini segera usai dan warga dapat mengurusi administrasi pertanahan nya," jelas dia.
