BOGOR, CEKLISSATU.COM - Kondisi Sungai Cileungsi yang kian memprihatinkan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor. 

Air Sungai Cileungsi yang terlihat semakin pekat saat debit menyusut menjadi alarm pentingnya penanganan pencemaran secara serius. 

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penanganan persoalan lingkungan di sepanjang Sungai Cileungsi membutuhkan sinergi lintas kewenangan. 

Baca Juga: Tinjau Sungai Cileungsi dan Cikeas, Wabup Bogor Jaro Ade Sebut Komitmen Normalisasi Jadi Prioritas

Rudy Susmanto pun mendorong pemerintah pusat dan daerah terkait turun tangan bersama demi mengembalikan kualitas Sungai Cileungsi yang menjadi sumber manfaat bagi masyarakat Bogor hingga Bekasi.

Hal itu karena adanya perusahaan yang kewenangan perizinan maupun penanganannya berada di pemerintah pusat.

"Perusahaan-perusahaan tersebut skalanya beragam, ada yang multinasional maupun nasional, dan kewenangannya ada di pemerintah pusat maupun di Pemerintah Kabupaten Bogor," ujar Rudy Susmanto saat melakukan susur Sungai Cileungsi,  pada Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga: Karena Anggaran, Tim DLH Tak Bisa Pantau Dugaan Pencemaran Sungai Cileungsi Selama 24 Jam

Rudy menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan di kawasan industri sekitar Sungai Cileungsi. 

Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan sejumlah perusahaan yang terindikasi belum memenuhi ketentuan pengelolaan air limbah.

Menurutnya, terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah daerah, Pemkab Bogor akan melakukan langkah sesuai kewenangannya. 

Baca Juga: Air Sungai Tercemar Limbah Kelapa Sawit di Cigudeg

Sementara terhadap perusahaan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, Pemkab Bogor akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya.

"Karena pada saat kami akan memberikan sanksi perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional maupun perusahaan nasional, perizinan-perizinannya tidak berada di kewenangan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dan meminta bantuan pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk melakukan tahapan langkah-langkah berikutnya," jelasnya.

Rudy menegaskan, koordinasi lintas pemerintah tersebut dilakukan dengan tujuan utama mengembalikan kualitas Sungai Cileungsi, bukan semata-mata melakukan penindakan terhadap dunia usaha.

Baca Juga: Pemkab Bentuk Posko Pemantauan Sungai Cileungsi Usai Ditantang Masyarakat 

Menurutnya, pemerintah tetap mendorong aktivitas ekonomi berjalan, namun harus diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

"Yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana Sungai Cileungsi airnya kembali bagus lagi, pencemaran dapat kita selesaikan bersama-sama,” tegas Rudy.

Ia mengatakan, kondisi Sungai Cileungsi memiliki dampak yang lebih luas karena manfaatnya dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, menjaga kualitas sungai tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu pemerintah daerah.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Minta Uji Sampel dan Investigasi Mendalam Soal Pencemaran Sungai di Karawang

“Kita jaga lingkungan bersama-sama, khususnya Sungai Cileungsi merupakan salah satu bahan baku air untuk wilayah bukan hanya Bogor, tetapi Bekasi dan beberapa wilayah lainnya,” katanya.

Rudy menambahkan, kondisi Sungai Cileungsi ketika intensitas hujan rendah menjadi pengingat pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Saat debit air turun drastis, sejumlah bagian sungai terlihat hanya menyisakan air di beberapa cekungan dengan kondisi air yang sangat pekat.

"Ini masa depan bukan hanya untuk Bogor, tapi untuk beberapa kabupaten dan kota lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Ikan Mati di Setu Citongtut Gunung Putri, DLH Kabupaten Bogor Selidiki Pencemaran Limbah dari 21 Perusahaan

Karena itu, Pemkab Bogor memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait, dunia usaha, serta kelompok masyarakat dan pegiat lingkungan untuk menjaga Sungai Cileungsi.

"Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendampingi, siap memfasilitasi, dan kami ingin ekonomi tetap bergerak hidup dan tidak ada masyarakat satupun yang dirugikan," tutup Rudy.