JAKARTA, CEKLISSATU - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan jabatan gubernur dihapus dalam sistem pemerintahan. 

Menurutnya jabatan gubernur tidak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.

"Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah. Ya ditiadakan institusi atau jabatan gubernur, jadi tidak ada lagi," kata Muhaimin dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 30 Januari 2023.

Cak Imin sapaan akrabnya juga mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung dihapus karena dianggap melelahkan.

"Kalau PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengaku saat ini pihaknya masih mendiskusikan usulan tersebut dengan para ahli. Ia memastikan PKB akan memperjuangkan gagasan untuk menghapus jabatan gubernur.

"Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam, ini sistem yang melelahkan, apalagi di pemilu sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih," ujar Cak Imin.

Ia menerangkan banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era Reformasi. Salah satunya adalah politik yang pragmatis dan berlangsung bagaikan kompetisi yang tidak ada habisnya.

Ia menyebutkan, situasi itu membuat masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama (NU) di dunia politik suram karena tidak mempunyai modal yang besar.

"Aktivis-aktivis NU yang selama ini bisa murah sampai bisa duduk di jabatan-jabatan publik berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis," kata Cak Imin.

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan karena sudah modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," imbuh dia.