JAKARTA, CEKLISSATU — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kenaikan harga LPG nonsubsidi yang mulai dirasakan pelaku UMKM, terutama sektor kuliner, perlu direspons dengan langkah perlindungan yang adaptif dan berlapis agar tidak mengganggu daya tahan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Fahira Idris mengapresiasi pemerintah yang memastikan LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami kenaikan serta berbagai ikhtiar Pertamina menjaga distribusi tetap aman dan merata.

Menurutnya, penyesuaian harga LPG nonsubsidi di tengah gejolak energi global merupakan realitas yang dapat dipahami, namun perlindungan bagi UMKM harus tetap menjadi prioritas.

“Kita memahami ada tekanan geopolitik dan dinamika harga energi global yang memengaruhi kebijakan domestik. Tetapi di saat yang sama, negara juga perlu hadir memastikan UMKM yang menyerap tenaga kerja besar dan menopang ekonomi rakyat, tetap tangguh menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan semata kenaikan biaya energi, tetapi dilema yang menyertainya.

Misalnya jika menaikkan harga berisiko menekan daya beli. Sementara jika mempertahankan harga menggerus margin, atau jika beralih ke LPG subsidi 3 kilogram juga bukan solusi ideal karena berpotensi mengganggu skema subsidi tepat sasaran.

Oleh karena itu, Fahira Idris yang juga pemerhati UMKM ini, menyampaikan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang agar UMKM Indonesia lebih tahan terhadap dinamika harga energi global.

Untuk jangka pendek, Fahira Idris mendorong pemerintah menghadirkan bantalan proteksi bagi UMKM terdampak, antara lain melalui insentif biaya produksi untuk sektor-sektor paling rentan energi-intensif, percepatan akses pembiayaan murah seperti KUR untuk menopang likuiditas usaha, serta relaksasi sementara bagi pelaku UMKM yang menghadapi tekanan arus kas.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat distribusi LPG subsidi agar tidak terjadi migrasi pengguna yang justru mengganggu kelompok penerima hak subsidi.

Untuk jangka menengah, Fahira Idris mendorong penguatan efisiensi energi di level UMKM melalui program konversi bertahap ke teknologi produksi yang lebih hemat energi, insentif adopsi kompor induksi atau teknologi efisien untuk sektor tertentu, serta pendampingan manajemen biaya produksi bagi pelaku UMKM.

Ia juga mengusulkan mulai dirintis skema perlindungan energi untuk UMKM produktif strategis, terutama sektor pangan dan kuliner rakyat, agar lebih resilien menghadapi volatilitas harga energi.

Sudah saatnya, kata Fahira Idris, efisiensi energi menjadi bagian dari agenda pemberdayaan UMKM, bukan hanya isu sektor energi.

Untuk jangka panjang, Fahira Idris menekankan pentingnya agenda besar ketahanan energi yang berpihak pada ekonomi rakyat, termasuk percepatan jaringan gas (jargas) untuk pelaku usaha kecil, diversifikasi sumber energi untuk UMKM, penguatan transisi energi yang inklusif, dan integrasi kebijakan UMKM dengan strategi nasional kemandirian energi.

Menurutnya, tanpa pembenahan struktural, UMKM akan terus rentan setiap kali terjadi gejolak harga energi global.

“Kalau hanya merespons setiap ada gejolak, kita akan terus reaktif. Saat ini dan ke depan yang kita butuhkan adalah membangun UMKM yang tahan guncangan melalui reformasi yang lebih mendasar,” jelas Fahira Idris.

Namun Fahira Idris juga mengingatkan bahwa kebijakan perlindungan UMKM perlu tetap menjaga keseimbangan antara keberpihakan sosial, disiplin fiskal, dan ketepatan sasaran agar tidak menimbulkan distorsi baru.