Perwakilan dari Madani Berkelanjutan, Nadya Hadad menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat rentan dalam setiap kebijakan adaptasi.

“Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” katanya.

Baca Juga: KLH akan Cabut Segel Wisata Puncak Pekan Depan, Mulyadi: KSO yang Punya Izin Wajib Tanam Pohon

Sementara itu, perwakilan WWF Indonesia, Ari Mochamad, menyoroti pentingnya keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan. 

Ia mengingatkan agar mekanisme carbon trading tidak hanya dilihat sebagai transaksi finansial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan iklim (climate resilience).

“Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat. Narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” kata Ari.

Baca Juga: Jaga Investasi dan Lingkungan Puncak, Pemkab Bogor dan KLHK Evaluasi KSO PTPN

Para perwakilan CSO juga mendorong agar pendanaan iklim global lebih diarahkan pada aksi nyata di tingkat komunitas, bukan semata program peningkatan kapasitas birokrasi. Mereka menilai pendekatan berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak langsung, berkelanjutan, dan inklusif.