JAKARTA, CEKLISSATU -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan masih marak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam perekrutan tenaga honorer.

"Kita sekarang masih menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer, nonASN. Istilah kami, ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tapi juga banyak sekali honorer yang hebat, karena mereka membantu pekerja yang inti di daerah-daerah," jelas Azwar saat acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta yang dikutip dari laman YouTube Kemenpan-RB, Rabu 7 Desember 2022.

Baca Juga : Markas Polisi di Bogor Dijaga Ketat Pasca Bom Bunuh Diri di Bandung 

Untuk menangani masalah KKN ini, lanjut Azwar, Kemenpan-RB melakukan pendataan honorer di setiap instansi pemerintahan.

Dari pendataan yang dilakukan, diketahui jumlah honorer di Indonesia mencapai lebih dari 2,4 juta orang.

"Dilema-dilema ini mudah-mudahan segera kami beresin. Sebelum ini kami telah mengirim surat kepada bapak ibu untuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak data nonASN. Sebelum ada SPTJM, itu jumlahnya 2,4 juta lebih. Setelah ada surat sudah turun jadi 2,2 juta," ujarnya.

Pendataan nonASN ini penting dilakukan, agar dapat memutuskan nasib tenaga honorer kedepannya. Akan ada 3 skenario yang diambil untuk hal ini.

Pertama, di mana seluruh honorer akan diangkat jadi ASN namun punya risiko terhadap anggaran. Kedua, seluruh honorer yang ada diberhentikan dari pekerjaannya, namun punya risiko terhadap pelayanan publik. Sedangkan skenario terakhir adalah diangkat sesuai dengan prioritas.

"Kami memahami banyak sekali kendala-kendala baru, begitu PPPK diputuskan digaji sesuai dengan ASN. ada banyak daerah yang anggaran tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi," tutupnya.