Menurutnya, terjadi perbedaan antara dokumen surat dan kondisi fisik tanah, sebab lahan tersebut kini sudah dikuasai pihak lain. Warga pun tidak pernah menerima pembayaran dari Le Dermawan Chint Kiat, sehingga papan tanda kepemilikan dicabut oleh warga karena merasa tanah mereka tidak pernah dijual.

"Warga menjual lunas, warga menjual baru dp/tanda jadi, warga tidak menjual nama penjual tidak dikenal, lahan yang terverifikasi adalah seluas kurang lebih 80 ha," ucap dia.

Baca Juga: Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga dan Bangunan Sekolah di Bojonggede Kabupaten Bogor

Pada tahun 2019, tim satgas BLBI bersama BPN kembali muncul dan melakukan pemetaan sekaligus mengklaim 445 hektare tanah sitaan milik Le Dermawan Chint di Desa Sukaharja.

"Tim satgas BLBI ini tidak mengindahkan hasil verivikasi eksekusi tim yang dibentuk pada tahun 1994 dan memblokir pada tahun 2019 luasan area dengan luas 445 ha berdasarkan penunjuk batas yang bukan merupakan wakil resmi dari Le Dermawan Chint dan juga tidak melibatkan pihak desa," tambahnya.

Setahun setelah itu, mereka memasang plang sitaan, lalu pada 2022 melakukam pemblokiran layanan pajak serta transaksi jual beli di seluruh Desa Sukaharja.

Baca Juga: Pemkab Bogor Percepat Persiapan DOB Bogor Barat, Bappedalitbang Lakukan Ini

"Pada tahun 2025 pihak pemdes Sukaharja dan Kecamatan Sukamakmur dan melakukan audiensi dengan komisi I DPRD kabupaten Bogor dan terjadi kesepakatan dengan BPN, Bappenda untuk membuka pemblokiran terhadap seluruh desa," ucap dia.