BOGOR, CEKLISSATU.COM – Wali Kota Bogor, Dedie Rachim meninjau kondisi 8 unit bus sekolah milik Pemkot Bogor.

Dedie Rachim mengatakan, peninjauan kondisi bus sekolah itu guna memastikan mengoptimalkan pemanfaatanyang lebih luas untuk masyarakat.

Saat ini terdapat delapan unit kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah yang terdiri dari satu bus kecil dan beberapa kendaraan jenis van atau Elf. Seluruh unit tersebut dinilai masih terawat sehingga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal.

“Kita punya 8 unit bus sekolah, dan peninjauan bis sekolah ini dilakukan untuk menentukan langkah ke depan agar armada yang selama ini belum optimal dapat dimaksimalkan pemanfaatannya,” kata Dedie Rachim, Senin (30/3/2026).

Baca Juga: Pemprov DKI Perluas Layanan Pendidikan Inklusif, Luncurkan 32 Bus Sekolah Ramah Disabilitas, Ini 5 Rute Baru

“Untuk mengoperasionalkan, pemeliharaan juga butuh biaya. Saya sedang membuat kajian bagaimana ke depan dengan kondisi anggaran yang dipotong hampir Rp300 miliar. Tentu harus ada terobosan pemanfaatan untuk bus-bus yang selama ini mungkin tidak terlalu optimal operasionalisasinya, kita coba optimalisasikan,” lanjutnya.

Dedie menambahkan, optimalisasi armada bus sekolah itu juga diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani transportasi memadai, termasuk kemungkinan digunakan pada koridor tertentu.

“Terutama yang kita pikirkan bagaimana masyarakat yang belum terjangkau transportasi memadai bisa terlayani. Kita coba manfaatkan untuk koridor, misalnya koridor 3 dan 4. Ini masih dalam kajian, tetapi saya lihat dulu kondisinya. Secara umum masih bagus dan layak dipelihara,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan, terdapat delapan unit kendaraan yang terdiri atas empat bus sekolah dan empat unit Uncal (bus wisata). Seluruh armada dinilai masih dalam kondisi baik.

Baca Juga: Dukung Pendidikan Gratis dan Aman, Kemenhub Sepannjang 2025 Sudah Alokasikan 150 Bus Sekolah ke Daerah

“Nanti saya bersama Kepala Dinas, Sekda, dan BKAD akan menghitung langkah yang harus diambil untuk memaksimalkan fungsi sarana transportasi yang kita miliki,” katanya.

Terkait efisiensi anggaran, Dedie menegaskan, bahwa pemotongan sekitar Rp300 miliar berasal dari dana transfer ke daerah (TKD), bukan untuk pembelian unit bus.

“Rp300 miliar itu efisiensi TKD. Ada komponen pembiayaan yang hilang, sehingga tidak memungkinkan lagi pemeliharaan sepenuhnya dari TKD. Kalau dibiarkan, tentu akan rusak. Maka harus dipikirkan agar tidak merugikan, justru bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, skema operasional bus sekolah masih dalam tahap kajian, termasuk kemungkinan melibatkan pihak lain atau dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan.

“Salah satu opsinya untuk perintis koridor 3 dan 4. Nanti kita lihat,” tutupnya