BOGOR, CEKLISSATU - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, menyebut bahwa anggaran infrastruktur masih kurang seimbang dengan kebutuhan di setiap desa. Ia pun mendorong agar para Kepala Desa segera menemui Bupati Bogor Rudy Susmanto.

"Kita harus bikin balance (seimbang) terkait anggaran infrastruktur yang akan dinaikan. Bupati memiliki komitmen dan Kepala Desa harus jadi trigger (pemicu). Segera lakukan silaturahmi, audiensi ke Bupati, minta diubah Perbup-nya. Kami dari DPRD tidak berhak mengubahnya, kewenangan kami Perda. Kalau Perbup kewenangan sepenuhnya ada pada Bupati," ujarnya saat menghadiri Reses di Kantor Kecamatan Caringin, Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan, kenaikan anggaran infrastruktur dimungkinkan terjadi dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2025 yang bakal ditetapkan dalam beberapa bulan ke depan.  

Baca Juga: Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil V Gelar Reses di Desa Koleang Kecamatan Jasinga

Wawan Hikal Kurdi menjelaskan kondisi saat ini dengan APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp11 triliun belum bisa menutupi seluruh kebutuhan pembangunan di 40 kecamatan 416 desa 19 kelurahan. 

"Anggaran sebesar Rp11 triliun ini tidak berbanding lurus dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang hanya mencapai 7 triliun. Peningkatan PAD ini adalah tanggung jawab bersama," ucap politisi Partai Golkar asal Dapil 3 Kabupaten Bogor ini.