BOGOR, CEKLISSATU — Polemik penyebab banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, memasuki babak baru. Kepala Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meminta pelurusan informasi terkait tudingan terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) yang dinilai keliru, menyesatkan, dan tidak berdasar fakta lapangan.
Dalam surat bertanggal 12 Januari 2026 tersebut, Pemerintah Desa Simanosor bersama tokoh masyarakat menyampaikan keprihatinan atas berkembangnya opini publik—termasuk pernyataan aparat penegak hukum—yang menyebut PT TBS sebagai salah satu pihak penyebab banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
“Kami yang sangat memahami kondisi wilayah dan jaringan aliran sungai menyatakan bahwa tudingan tersebut benar-benar tidak masuk akal,” tulis Kepala Desa Simanosor dalam suratnya kepada Presiden.
Pemdes Simanosor menjelaskan, areal PT TBS bukan berada di kawasan hutan negara, melainkan eks kebun rakyat. Dari tiga lokasi kebun perusahaan, hanya sekitar 20 hektare yang masuk wilayah DAS Garoga. Lebih dari itu, aliran sungai yang melintasi kebun PT TBS tidak terhubung langsung dengan Sungai Aek Garoga yang meluap saat bencana.
Dengan jarak sekitar 4 hingga 5 kilometer dari lokasi kebun PT TBS ke Sungai Garoga, Pemdes menilai sangat mustahil kayu-kayu dari areal perusahaan dapat hanyut hingga ke hulu sungai. Atas dasar itu, Pemdes Simanosor secara tegas meminta Presiden menggunakan kebijaksanaan negara untuk menghentikan proses hukum yang dinilai berpotensi salah sasaran.
Sikap senada disampaikan Pemerintah Desa Anggoli. Berdasarkan pengecekan lapangan dan pengetahuan wilayah oleh aparatur desa, tidak ditemukan hubungan antara aktivitas PT TBS dengan banjir bandang di DAS Garoga. Pemerintah desa meminta seluruh pihak mengedepankan fakta objektif agar tidak memicu konflik sosial di masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di wilayah terdampak juga telah mencabut pernyataan yang menuding PT TBS sebagai penyebab bencana, bahkan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada manajemen perusahaan.
Baca Juga: Personil SAR Detasemen Perintis Terjun Langsung Tolong Korban Banjir di Cilincing
Dukungan pelurusan informasi turut datang dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Aktivis mahasiswa Sumatera Utara, Abdul Rahman Hasibuan, menegaskan bahwa kajian ilmiah IPB University seharusnya menjadi rujukan utama dalam proses penegakan hukum.
“Hasil kajian IPB sangat jelas, tidak ada bukti kuat yang menyatakan PT TBS sebagai penyebab banjir. Fakta lapangan dan keterangan masyarakat harus dijadikan pedoman agar tidak terjadi penzaliman,” ujar Ketua PC PMII itu, Selasa (13/1/2026).
Ia juga menyoroti reputasi PT TBS sebagai perusahaan perkebunan yang dikenal taat hukum dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan plasma. Karena itu, ia meminta penyelidikan dilakukan secara komprehensif dan objektif, bukan berdasarkan asumsi.
Kajian ilmiah IPB University sebelumnya menyimpulkan bahwa banjir bandang Garoga dipicu oleh faktor alam ekstrem. Tim ahli yang dipimpin Prof. Dr. Yanto Santosa menyoroti dampak Siklon Tropis Senyar yang memicu curah hujan lebih dari 500 mm dalam tiga hari, jauh melampaui batas normal. Kondisi geologi berupa tanah tipis di atas batuan kedap air membuat lereng mudah jenuh dan longsor, bahkan di kawasan berhutan alami.
Secara spasial, IPB mencatat luas areal PT TBS di sub-DAS Garoga hanya sekitar 20–30 hektare atau kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS Aek Garoga yang mencapai 12.767 hektare. Dua anak sungai yang berhulu di area perusahaan pun dinilai tidak memiliki kapasitas untuk membawa material kayu dalam jumlah besar.
Rangkaian klarifikasi dari kepala desa, masyarakat, dan hasil kajian ilmiah ini menegaskan pentingnya penanganan bencana berbasis data dan sains. Polemik banjir bandang Garoga kini bergeser dari tudingan sepihak menuju pemahaman bahwa bencana tersebut merupakan persoalan kompleks yang melibatkan faktor alam, geologi, dan tata kelola wilayah secara menyeluruh.
Tak hanya isu lingkungan, kasus ini kini juga menyentuh dimensi keadilan kebijakan serta kehati-hatian negara dalam menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab atas sebuah bencana alam.