Pengelolaan lahan DPK (Daerah Pengelolaan Khusus) perlu dilakukan secara hati - hati karena berpotensi menimbulkan ekses atau dampak sosial di masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Kami menyambut baik audiensi dari Perhutani. Setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan dengan baik bersama Polri agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun dampak sosial di masyarakat," terang Kapolda.
"Polda Jawa Barat siap mendukung pelestarian hutan, namun apabila terdapat pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
