BOGOR, CEKLISSATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi membuka seleksi terbuka atau open bidding untuk dua posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau kepala dinas yang saat ini kosong yakni Dinas PUPR dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus).
"Hari ini mulai dibuka open bidding untuk Dinas PUPR dan Diarpus. Pendaftarannya dibuka seluruh Indonesia, siapapun bisa mengikuti," ucap Wali Kota Bogor, Bima Arya kepada awak media pada Rabu, 8 Februari 2023.
Bima Arya mendorong agar semua pegawai di Lingkup Pemkot Bogor yang sudah masuk persyaratan secara jabatan untuk memanfaatkan peluang mengikuti lelang jabatan yang terbuka secara nasional tersebut.
Baca Juga : Pemprov DKI Butuh Waktu Panjang Terapkan ERP
"Semua saya dorong untuk mendaftar silakan. Terutama eslon IIIA karena ini open bidding, berarti yang bawah bisa naik. Silakan aja daftar disitu (lelang jabatan)," imbuhnya.
Saat disinggung kriteria yang layak menempati DPUPR, Bima Arya mengaku bahwa sosoknya harus bisa memastikan pekerjaan-pekerjaan di Kota Bogor semuanya memiliki kualitas yang baik.
Kemudian, lanjutnya, pengerjaan pun dilakukan tepat waktu, semua kegiatan dapat terserap maksimal, dan memastikan tidak ada yang melakukan intervensi terhadap kegiatan-kegiatan di Pemkot Bogor. "Semuanya prinsipnya harus transparan, dan sesuai dengan sistem," ujarnya.
Bima menegaskan pihaknya akan lebih selektif dalam proses open bidding yang dilakukan kali ini, mengingat ada banyak program prioritas yang harus berjalan pada tahun anggaran 2023.
"Ada 11 tadi program-program prioritas, pedestrianisasi, pemenuhan jalan, (Pembangunan Jembatan) Otista, RSUD, dan sebagainya. Itu harus kita kawal," jelasnya.
Sebelumnya, dua jabatan kepala dinas di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sengaja dikosongkan pada saat perombakan pejabat yang dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Rencananya, Pemkot Bogor bakal membuka pendaftaran untuk seleksi Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, atau lelang jabatan (Open Bidding).
Kedua pucuk pimpinan Kepala Dinas yang kosong tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus).
