BANDUNG, CEKLISSATU.COM -- Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah, menyoroti tingginya angka perceraian di Jawa Barat. Berdasarkan sejumlah aduan masyarakat dan data yang dimilikinya, berbagai persoalan sosial masih banyak terjadi di Jabar, mulai dari kasus kekerasan terhadap anak, gangguan mental, hingga tingginya tingkat perceraian.
Menurut Siti, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa kebijakan dan program pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga perlu diperkuat, baik dari sisi pelaksanaan maupun dukungan anggaran.
"Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, tingkat perceraian di provinsi ini masih cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun," kata Siti di Bandung, Kamis (13/11/2025).
Baca Juga: DPRD Jabar Rekomendasikan Perpanjangan Izin TPA Sarimukti, Legok Nangka Belum Siap Beroperasi
Komisi V DPRD Jawa Barat berencana memanggil dinas terkait untuk menelusuri akar permasalahan tingginya angka perceraian.
"Langkah ini diambil agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," katanya
Siti juga mengingatkan bahwa Jawa Barat telah memiliki peraturan daerah (perda) yang menjadi payung hukum dalam upaya membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.
Ia menilai, implementasi perda tersebut perlu terus diperkuat melalui dukungan program dan alokasi anggaran yang memadai.
