BANDUNG, CEKLISSATU-Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Civil Work for Town Convention and Exhibition Center (CWP 03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya mengatakan dua tersangka yang ditetapkan dan ditahan dalam perkara ini masing-masing berinisial BK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DWR selaku kontraktor pelaksana yang menjabat sebagai Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
"Proyek pembangunan CWP 03 UPI Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kemendikbudristek," katanya baru baru ini.
Cahya menambahkan, nilai kontrak awal Rp 47.165.742.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender (terhitung hingga 30 Desember 2024). Kontrak ini ditandatangani pada 3 Juni 2024. Selanjutnya, adendum kontrak yang dalam perjalanannya, terdapat adendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp 52.484.000.000 dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan selama 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.
"Berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jabar, terungkap sejumlah modus operandi dalam pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini dengan penggunaan dokumen palsu, di mana tersangka DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu (bodong). Dokumen palsu tersebut, meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran," katanya.
Kemudian, kata Cahya, terdapat kelalaian PPK, di mana tersangka BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen-dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
"Akibat penyimpangan tersebut, pekerjaan yang dikerjakan oleh tersangka DWR mengalami deviasi minus dan gagal diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, bobot kuantitas pekerjaan yang berhasil terpasang hanya mencapai 75,34 persen," ujarnya.
Penetapan dan penahanan para tersangka didasarkan pada serangkaian surat perintah penyidikan dan penetapan resmi yang diterbitkan oleh Kejati Jabar, di antaranya tersangka DWR dengan surat perintah penyidikan nomor Print-3242 tanggal 21 November 2025 dengan penetapan tersangka pada 29 Juli 2026. Selanjutnya, tersangka BK dengan surat perintah penyidikan nomor print-2392 tanggal 29 Juli 2026, yang diikuti dengan surat penetapan tersangka, serta surat perintah penahanan.
"Kami saat ini terus mendalami kasus ini untuk merampungkan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya
Cahya menegaskan, perbuatan tersangka DWR dan BK sebagaimana diatur dan diancam pidana primair pasal 603 Jo pasal 3 ayat (1) Jo pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo
Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001.
"Hari ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) (BK) sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka berlangsung kurang lebih enam jam. Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap BK di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13
November 2026 sampai dengan 2 Desember 2026 untuk penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut," katanya
