JAKARTA, CEKLISSATU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta komitmen peduli pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu dengan menggelar program pemutihan ijazah yang tertahan karena masalah biaya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Amung mengaku terkejut dengan banyaknya ijazah warga yang masih tertahan dari berbagai tingkat pendidikan, bahkan hingga perguruan tinggi.
Pramono mengatakan, orang sekolah untuk mendapatkan ijazah.
“Saya terkejut, ternyata masih banyak ijazah yang tertahan, namun memang belum banyak yang melaporkan,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Desak Pemkot Tebus 100 Lebih ijazah Tertahan di Sekolah
Dia menambahkan, ijazah merupakan hak dasar bagi setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan.
Untuk itu, kata dia, pemerintah akan hadir untuk membantu warga yang kesulitan untuk menebus ijazah.
“Dengan adanya program pemutihan ijazah, Pemprov DKI berharap dapat mempercepat pemberdayaan pendidikan dan menciptakan generasi masa depan yang lebih cerah bagi Jakarta dan Indonesia,” kata Pramono.
Baca Juga: Agar Tidak Ada Penahanan Ijazah Anak Sekolah, Pj Gubernur Jabar Minta Solusi Bersama
Program pemutihan ijazah itu, pemeritah bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakart, menyerahkan bantuan pendidikan tahap pertama untuk menebus ijazah 117 lulusan dengan total nilai Rp596.422.200. Penyerahan dilakukan pada Jumat (25/4) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (Chico), menuturkan bahwa program ini bertujuan memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang pendidikan atau pekerjaan karena kendala ekonomi.
“Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Kami ingin memastikan semua anak Jakarta bisa melangkah lebih jauh,” ujar Chico.
Program ini akan berlanjut ke tahap kedua, yang direncanakan menyasar sekitar 250 lulusan tambahan dan dijadwalkan diserahkan paling lambat pada minggu kedua Mei 2025.
