JAKARTA, CEKLISSATU — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan dukungannya kepada Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Fahira Idris, pengalaman panjang Dasco dalam bidang hukum, parlemen, dan komunikasi politik lintas kelembagaan merupakan modal penting untuk membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Beliau memiliki pengalaman politik dan kelembagaan yang matang, pemahaman hukum dan ketatanegaraan dalam, serta kemampuan membangun komunikasi, menjembatani perbedaan, dan mencari solusi di tengah beragam kepentingan. Kapasitas seperti inilah yang dibutuhkan dalam mendampingi Presiden menjalankan pemerintahan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11).
Dukungan tersebut disampaikan di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada tanggal 12 November 2026. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memilih dua calon Wakil Presiden untuk kemudian dipilih oleh MPR RI. Proses pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Menurut Senator Jakarta ini, diskusi mengenai figur Wakil Presiden perlu menempatkan kapasitas kelembagaan, kemampuan membangun kepercayaan, pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, serta kecakapan menyelesaikan persoalan sebagai pertimbangan penting.
Fahira Idris menilai pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI memberikan pemahaman mengenai dinamika legislasi, pengawasan, serta hubungan antarlembaga negara.
Sementara pengalaman komunikasi politik lintas pihak dan berbagai pemangku kepentingan menjadi modal untuk membangun koordinasi dan mempertemukan beragam aspirasi.
Fahira Idris memberikan perhatian khusus terhadap strategi peran Wakil Presiden dalam penguatan otonomi daerah. Menurutnya, jabatan Wakil Presiden memiliki keterkaitan penting dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain melalui kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015.
Melalui DPOD, Wakil Presiden memiliki peran kelembagaan dalam memberikan pertimbangan mengenai kebijakan otonomi daerah kepada Presiden.
Peran tersebut relevan dengan berbagai permasalahan yang masih dihadapi daerah, mulai dari pembagian kewenangan pusat dan daerah, penataan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, hingga pemerataan pembangunan.
“Sebagai Anggota DPD RI, saya memandang penguatan otonomi daerah sebagai salah satu agenda penting kepemimpinan nasional. Tantangannya bukan hanya menjaga hubungan pusat dan daerah, tetapi memastikan desentralisasi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan. Kita membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi jembatan bagi aspirasi daerah sekaligus membantu Presiden memastikan kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif,” jelas Fahira Idris.
Fahira Idris menilai sinergi pusat dan daerah semakin penting karena keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas pelaksanaannya di daerah. Oleh karena itu diperlukan kemampuan koordinasi, penyelesaian hambatan antarlembaga, serta pemahaman terhadap keragaman kondisi dan kebutuhan daerah.
Menurutnya, pengalaman dan kapasitas Dasco menjadi salah satu alasan dirinya memberikan dukungan terhadap sosok tersebut. Namun, ia juga menekankan pentingnya menghormati seluruh proses konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden yang menjadi kewenangan Presiden dan MPR RI.
“Tentu saja seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus kita hormati sesuai mekanisme konstitusi. Harapan saya, siapa pun yang nantinya mengemban amanah tersebut dapat memperkuat persatuan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta pembangunan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh daerah,” simpulnya.