JAKARTA, CEKLISSATU -Fraksi PKS dan Demokrat di DPR meminta agar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditunda.
Hal itu karena menurit kedua fraksi tersebut, anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Anggaran bersofat non prioritas, seperti IKN Nusantara bisa ditunda, sehingga dapat difokuskan untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam sidang paripurna DPR, Selasa 23 Mei 2023.
Baca Juga : Bertemu Presiden Korsel, Jokowi Tawarkan Insentif Investasi di IKN
Sementara itu Anggota Fraksi PKS DPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. Peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujar dia.
Dalam dokumen KEM PPKF 2024, pemerintah menyatakan, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dapat mencapai 5,3% hingga 5,7%.
Pembangunan IKN Nusantara, diklaim bukan sekedar memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke wilayah lain, namun lebih dari itu, pemerintah berupaya mewujudkan sebuah prototipe intelligent city sebagai representasi transformasi kemajuan Indonesia yang sesuai dengan visi Indonesia Maju 2045.
