BANDUNG BARAT, CEKLISSATU.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi memberhentikan 64 tenaga honorer teknis yang selama ini bertugas di lingkungan birokrasi daerah.
Kebijakan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari regulasi pemerintah pusat yang menghapus seluruh status pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) mulai Januari 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, Rega Wiguna menegaskan, aturan ini bersifat nasional dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah tanpa pengecualian.
Baca Juga: TK Spacetoon Cisarua Bandung Barat Maknai Hari Ibu dengan Pendidikan Cinta dan Keteladanan
“Saat ini dalam birokrasi daerah hanya dikenal tiga status, yakni PNS, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Status honorer atau non-ASN sudah tidak ada lagi,” kata Rega saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat sekitar 1.500 tenaga honorer di Bandung Barat yang terdampak kebijakan tersebut.
Namun, mayoritas dari mereka bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan yang masih memiliki skema pengaturan khusus.
Sementara itu, tenaga honorer di sektor teknis tersebar di berbagai perangkat daerah dan kecamatan dengan jumlah 64 orang.
Rata-rata masa kerja mereka sekitar dua tahun. Saat ini, total jumlah ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat, baik PNS maupun P3K, tercatat mencapai sekitar 14 ribu orang.
“Honorer di bidang pendidikan dan kesehatan masih berpeluang tetap bekerja karena diatur oleh regulasi tersendiri. Berbeda dengan sektor teknis,” kata Rega.
Baca Juga: Indonesia Tinggi Risiko, Kemensos Jadikan Sekolah Rakyat Model Sekolah Aman Bencana
Menurutnya, sektor pendidikan masih mengacu pada ketentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memungkinkan adanya belanja pegawai dan operasional.
Sedangkan, untuk sektor kesehatan berada di bawah skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.
“Keberlanjutan honorer di dua sektor itu bergantung pada kebijakan masing-masing dinas, sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Baca Juga: Upaya Praperadilan Ditolak, Kejari Pastikan Penahanan Wakil Wali Kota Bandung Erwin
Adapun 64 tenaga honorer teknis dipastikan tidak dapat dipertahankan.
Sebagian besar dari mereka tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun tidak memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
“Untuk honorer teknis ini, otomatis tidak bisa dilanjutkan. Regulasi sudah sangat tegas,” ujarnya.
Baca Juga: Persib Tak Hanya Menang di Lapangan, Kedewasaan Bobotoh Jadi Sorotan
Rega menambahkan, Pemkab Bandung Barat telah melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah, Bappeda, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) guna memberikan penjelasan langsung kepada para tenaga honorer yang terdampak.
Penghapusan status non-ASN ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sebenarnya, penataan organisasi dan ASN ditargetkan rampung pada Desember 2024. Namun, pemerintah pusat memberikan masa transisi hingga akhir 2025 sebagai afirmasi kebijakan terakhir.
Baca Juga: Ratusan Bobotoh Padati Aula Polresta Bogor Kota, Nobar Persib vs Persija Berlangsung Meriah
“Mulai awal 2026, tidak ada lagi pegawai non-ASN di birokrasi daerah. Rekrutmen ASN hanya melalui mekanisme seleksi,” tutupnya.