“Honorer di bidang pendidikan dan kesehatan masih berpeluang tetap bekerja karena diatur oleh regulasi tersendiri. Berbeda dengan sektor teknis,” kata Rega.
Baca Juga: Indonesia Tinggi Risiko, Kemensos Jadikan Sekolah Rakyat Model Sekolah Aman Bencana
Menurutnya, sektor pendidikan masih mengacu pada ketentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memungkinkan adanya belanja pegawai dan operasional.
Sedangkan, untuk sektor kesehatan berada di bawah skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.
“Keberlanjutan honorer di dua sektor itu bergantung pada kebijakan masing-masing dinas, sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Baca Juga: Upaya Praperadilan Ditolak, Kejari Pastikan Penahanan Wakil Wali Kota Bandung Erwin
Adapun 64 tenaga honorer teknis dipastikan tidak dapat dipertahankan.
Sebagian besar dari mereka tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun tidak memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.