"Kalau KDM punya anggaran provinsi, ya mungkin mangga, kan begitu. Ini kan nanti berdampak pada kapasitas anggaran Kabupaten Bogor juga,” tambahnya.
DLH Kabupaten Bogor, kata Teuku Mulya menunggu sosialisasi resmi dari Pemprov Jabar mengenai bentuk kebijakan, apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur, SK Gubernur, atau regulasi lainnya.
Baca Juga: DIV TIK Polri, Sediakan WIFI Starlink Gratis Untuk Komunikasi Warga Terdampak di lokasi Bencana
"Secara teknis beliau harusnya sudah memikirkan secara matang, cuma kan belum disosialisasi di level kabupaten/kota,” ucapnya.
"Ini kan harus dilihat secara detail dalam konteks koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, karena dua hal yang terpisah, anggaran Kabupaten Bogor anggaran kabupaten, anggaran provinsi anggaran provinsi,” lanjut Teuku Mulya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program akan sangat dipengaruhi kapasitas anggaran
masing-masing daerah. "Apalagi semuanya ini tergantung kapasitas anggaran di satu daerah itu,” kata Teuku Mulya.
Pada akhirnya, Teuku menyatakan bahwa DLH Kabupaten Bogor sangat menyambut baik program pemulihan hutan yang bersifat inovatif dan partisipatif.
"Kebijakan-kebijakan yang inisiatif, inovatif, dan bisa membuat partisipasi masyarakat yang banyak adalah hal yang ditunggu oleh kita semua memang,” tutupnya.
