KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memulai program penanganan hutan rusak pada Desember 2025.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menghadiri Peresmian CSR Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kampung Adat Cipta Rasa, Kabupaten Sukabumi, Senin (1/12/2025).
Program tersebut menargetkan penanaman serta pemeliharaan pohon secara optimal untuk menekan potensi bencana alam akibat kerusakan hutan.
“Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen dalam keadaan rusak,” ucap Gubernur yang akrab disapa KDM ini.
Dalam program tersebut, masyarakat disebut akan dilibatkan langsung dalam proses penanaman dan pemeliharaan pohon, bahkan digaji Rp50 ribu per hari.
Menanggapi rencana tersebut, Plt Kepala DLH Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menegaskan, pada prinsipnya Pemkab Bogor siap berkolaborasi selama mekanisme dan sumber anggaran dijelaskan secara detail oleh Pemprov Jawa Barat.
Ia juga menyampaikan, Kabupaten Bogor sendiri telah menyiapkan program penguatan ruang hijau, yakni kebijakan satu kecamatan satu hutan kota.
“Bahkan di Kabupaten Bogor ada kebijakan satu kecamatan, satu hutan kota yang akan kita mulai dan inisiasi. Dan sudah ada tanah sekitar 160 hektare untuk ditanami hutan kota,” jelas Teuku Mulya saat dihubungi Ceklissatu.com, Rabu (3/12/2025).
Teuku Mulya mengatakan, DLH juga merencanakan pelibatan masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lingkungan agar tidak hanya sekedar menanam pohon, tetapi juga merawatnya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Kirim Tim Medis untuk Misi Kemanusiaan Bantu Korban Bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut
Terkait kabar masyarakat akan digaji Rp50 ribu per hari untuk menanam pohon, Teuku mengaku belum menerima informasi resmi.
"Nah yang untuk Rp50.000 per orang ini saya baru dengar,” kata Teuku Mulya.
Menurutnya, hal yang paling penting adalah kejelasan anggaran dan mekanisme teknis pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.
"Pertanyaan berikutnya adalah anggarannya dari mana, nah itu yang jadi problem,” sindir dia.
"Kalau KDM punya anggaran provinsi, ya mungkin mangga, kan begitu. Ini kan nanti berdampak pada kapasitas anggaran Kabupaten Bogor juga,” tambahnya.
DLH Kabupaten Bogor, kata Teuku Mulya menunggu sosialisasi resmi dari Pemprov Jabar mengenai bentuk kebijakan, apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur, SK Gubernur, atau regulasi lainnya.
Baca Juga: DIV TIK Polri, Sediakan WIFI Starlink Gratis Untuk Komunikasi Warga Terdampak di lokasi Bencana
"Secara teknis beliau harusnya sudah memikirkan secara matang, cuma kan belum disosialisasi di level kabupaten/kota,” ucapnya.
"Ini kan harus dilihat secara detail dalam konteks koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, karena dua hal yang terpisah, anggaran Kabupaten Bogor anggaran kabupaten, anggaran provinsi anggaran provinsi,” lanjut Teuku Mulya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program akan sangat dipengaruhi kapasitas anggaran
masing-masing daerah. "Apalagi semuanya ini tergantung kapasitas anggaran di satu daerah itu,” kata Teuku Mulya.
Pada akhirnya, Teuku menyatakan bahwa DLH Kabupaten Bogor sangat menyambut baik program pemulihan hutan yang bersifat inovatif dan partisipatif.
"Kebijakan-kebijakan yang inisiatif, inovatif, dan bisa membuat partisipasi masyarakat yang banyak adalah hal yang ditunggu oleh kita semua memang,” tutupnya.
