SMA Kosgoro juga telah mengembangkan berbagai program inovatif, seperti integrasi isu kependudukan ke dalam pembelajaran berbasis proyek dan Kurikulum Merdeka, serta penguatan peran Duta Kependudukan sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Pemkot Bogor melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam penguatan dan pembinaan program SSK.
“Kami berharap bahwa melalui ajang penilaian ini, SMA Kosgoro dapat menjadi role model nasional dalam pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan,” ucap Jenal Mutaqin.
Di tempat yang sama, Kepala SMA Kosgoro, Herman Lasrin, mengungkapkan bahwa dengan penerapan SSK ini, siswa menjadi lebih peka terhadap isu-isu besar, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ketimpangan sosial.
“Kesadaran ini penting agar mereka berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Siswa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan masa depan diri maupun masyarakat,” kata Herman.
Baca Juga: Gebyar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bogor
Para siswa, sambung Herman, tidak hanya mengetahui, namun juga mulai berbuat nyata.
"Siswa melaksanakan wawancara atau survei kecil tentang persepsi warga terhadap urbanisasi, lalu mempresentasikannya di dalam kelas,” paparnya.
Dengan pemahaman tentang kependudukan, siswa terdorong untuk membuat rencana hidup yang realistis dan terarah, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, maupun keluarga.
