BOGOR, CEKLISSATU.COM - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2027 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dan prioritas pembangunan yang telah disusun oleh masing-masing kelurahan se-Kecamatan Bogor Selatan.
Camat Bogor Selatan, Irman Khaerudin, menyampaikan bahwa setiap kelurahan mengusulkan empat prioritas rencana pembangunan di wilayahnya.
“Hari ini (Rabu, 14/1/2026) memang terlihat lebih banyak karena nantinya akan dibagi sesuai kewenangan. Seluruh usulan akan diklasifikasikan berdasarkan program kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga disampaikan kepada anggota dewan untuk dijadikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir),” jelas Irman di sela kegiatan Musrenbang yang digelar di Hotel Pajajaran Suite, kawasan BNR, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga: Fokus Infrastruktur, Ini Usulan Prioritas dari Musrenbang Kelurahan Cimahpar Bogor
Dalam kesempatan tersebut, Irman juga memaparkan arah pembangunan wilayah Bogor Selatan ke depan, khususnya pada sektor pendidikan. Pemerintah kecamatan berencana membangun sejumlah sarana pendidikan baru.
“Insyaallah akan dibangun SMP dan SMA di wilayah Kertamaya, kemudian sekolah rakyat, serta peningkatan kapasitas aparatur. Kami juga menyesuaikan dengan era digitalisasi sesuai tema Musrenbang hari ini,” ujarnya.
Selain pendidikan, Kecamatan Bogor Selatan juga mengupayakan pengadaan lahan untuk kantor kelurahan serta penambahan ruang dan perluasan musala di kantor-kantor kelurahan.
“Prioritas kecamatan yang pertama adalah pengadaan lahan Kantor Kelurahan Pakuan yang sampai sekarang masih menyewa. Mudah-mudahan bisa terwujud pada 2027. Tahun ini kami melakukan pembaruan feasibility study,” paparnya.
Hasil Musrenbang Kecamatan Bogor Selatan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat Kota Bogor yang dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2026.
“Kalau sesuai jadwal dari Baperida, Musrenbang tingkat kota sekitar bulan Maret atau April,” kata Irman.
Terkait masih dominannya usulan pembangunan fisik, Irman mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah mengarahkan kelurahan agar turut mengusulkan program non-fisik.
“Sebenarnya bukan soal prioritas atau tidak, karena semuanya prioritas. Namun kenyataannya, usulan kelurahan masih didominasi pembangunan fisik,” ujarnya.
Menurutnya, ruang usulan non-fisik justru lebih luas dan dapat melibatkan banyak OPD. Program seperti pelatihan peningkatan kapasitas, pengembangan dan bantuan UMKM, serta pembinaan kelembagaan RT dan RW dapat menjadi alternatif usulan.
“Ruang non-fisik sebenarnya lebih banyak, tetapi hasil Musrenbang kelurahan masih didominasi usulan fisik,” pungkasnya.
