Menurutnya, bila jumlahnya tidak sesuai dapat dikategorikan penipuan data, apalagi kenaikan hartanya yang tidak wajar.
Baca Juga: Pejabat Tidak Patuhi LHKPN, KPK Minta Capres-Cawapres Komitmen Memberikan Sanksi
"Kepada pejabat di Kabupaten Bogor siapapun dia supaya jangan menyimpan data yang tidak sesuai harta kekayaan dan kenaikan tidak wajar. Karena diduga ada aliran dana yang berpotensi diperiksa," tegasnya.
"Serta menjadi tanda tanya rakyat Bogor, karena kondisi rakyat yang masih sulit. Jadi, perhatian terhadap keuangan pejabat menjadi terkoneksi setiap hari," pungkasnya.
