Ia menekankan pentingnya pemerataan layanan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan, yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke Cibinong untuk mengakses layanan Adminduk.
Bupati meminta dukungan penuh dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan jajaran provinsi.
“Mohon kuota blanko KTP dan KK kami ditambah, jangan sampai saat kami ingin jemput bola, ketersediaannya justru jadi kendala,” ucapnya.
Rudy juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) dan pelaksanaan pelayanan adminduk di 435 kantor desa dan kelurahan melalui jaringan pelayanan terintegrasi.
Kemudian peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Gedung E RSUD Leuwiliang juga menjadi momen penting yang menandai perluasan akses layanan ke masyarakat di wilayah barat.
Ia menargetkan pembentukan GPP di seluruh wilayah strategis Bogor, meliputi Bogor Barat, Timur, Tengah, Utara, dan Selatan.
