BOGOR, CEKLISSATU - Dwi Arsywendo Pengamat Kebijakan Publik mempertanyakan urgensi anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Bogor melaksanakan studi banding ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Bogor.
"Urgensinya apa? Kalau mau bicara soal kesejahteraan rakyat, tinggal sinkronkan saja program dinas mana yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, mengenai pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga pelatihan wirausaha. Itu lebih real," tegas Dwi.
Dwi pun menyebut bahwa untuk mengimplementasikan program-program dari luar negeri ke Kota Bogor, mestinya dilakukan secara apple to apple. "Harusnya dari pemerintah ke pemerintah. Atau paling tidak dilakukan oleh level pusat. Sebab, daerah punya keterbatasan wewenang," ungkapnya.
Dwi menambahkan, seharusnya kalaupun kunker luar negeri harus dilakukan, anggota dewan lebih baik mendatangi kota di luar negeri, yang telah menjalin kerjasama dengan Kota Bogor dalam bentuk sister city. Sehingga transfer ilmu dan teknologi dapat dilakukan tanpa kendala. "Kenapa nggak berkunjung ke kota yang sudah jadi sister city dengan Kota Bogor?," katanya.
Diketahui, keempat anggota DPRD yang plesiran ke 'Negeri Pizza' itu berasal dari Komisi IV, yakni H Murtadho, Said Mochamad Mohan, Sarif Sastra dan Rifky Alaydrus.
Boris Darurasman Sekretaris Dewan (Setwan) Kota Bogor Boris Darurasman membenarkan ada empat anggota dewan yang berangkat, dan didampingi oleh satu ASN.
"Sesuai himbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kegiatan kunjungan kerja (kunker) keluar negeri memang tidak diperbolehkan selama pandemi Covid-19,"paparnya
Namun, kata dia, untuk saat ini kunker ke luar negeri sudah bisa dilakukan."Kalau sekarang sudah ada aturan baru, jadi boleh melakukan kunker ke luar negeri," ujarnya.
Kata dia, kunker ke luar negeri, tetap harus memenuhi sejumlah tahapan, mulai dari izin wali kota, gubernur serta persetujuan, Kemendagri, Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Boris juga mengatakan bahwa anggaran kunker luar negeri bagi para wakil rakyat pun sudah tertera dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemkot Bogor.
"Untuk biaya selama perjalanan atau kegiatan lanjutnya, itu ditanggung oleh keuangan daerah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam SIPD," jelasnya.
Anggaran kunker luar negeri, sambungnya, sudah termasuk ke dalam akomodasi hotel dan sebagainya, untuk teknisnya ngikutin sesuai ketentuan dalam SIPD.
"Kalau misalnya biaya hotel di Itali atau tempat kunjungan sekian, atau misalnya biaya kopi sekian, kalau kita masukin angka diatas sistem maka akan merah, artinya tidak bisa," ungkapnya.
Kendati demikian, Boris enggan merinci berapa anggaran yang dihabiskan para wakil rakyat untuk plesiran ke Eropa.
Lebih lanjut, kata Boris, anggota dewan yang melalukan kunjungan itu sesuai tupoksi di komisinya, dan hasilnya nanti akan dimplementasikan dengan masing-masing dinas yang menjadi mitra kerjanya.
Boris menambahkan, para anggota DPRD yang melaksanakan kunker ke luar negeri, setibanya di tanah air mereka harus membuat laporan, terkait apa saja yang dipelajari kepada Kemendagri, paling lambat sepekan setelah kepulangannya. "Harus dibuat laporan dalam sepekan, kalau tidak ada sanksinya," imbuhnya.
Sementara itu, dari keempat wakil rakyat tersebut saat dikonfirmasi mengenai keberangkatannya ke Itali, dua diantaranya memilih bungkam meski mereka membaca WhatsAppnya, satu diantaranya mengaku sedang di Bandung dan satu orang lagi memilih membalas meski tidak menjelaskan soal keberangkatannya ke luar negeri.
Terpisah, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, sebanyak 50 anggota dewan akan secara bergiliran terbang ke luar negeri, dengan kuota per kloternya sebanyak empat orang.
