BOGOR, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor dan instansi terkait berkomitmen mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan lancar dan bebas dari praktik kecurangan. 

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim usai kegiatan Paparan SPMB Tahun 2026 dan Penandatanganan Komitmen Dukungan SPMB di Paseban Sri Bima Balai Kota Bogor, Selasa (12/5/2026).

“Yang pasti kami semua berkomitmen untuk mengawal SPMB 2026/2027 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, di mana selama ini mungkin ada yang pindah KK, kemudian juga pindah domisili dan lain sebagainya,” ujar Dedie. 

Baca Juga: 550 Siswa SD Penerima KJP Ikuti TKA, Hasilnya Jadi Salah Satu Pertimbangan Proses SPMB

Menurutnya, Pemkot Bogor juga akan meminimalisir praktik-praktik transaksional dalam proses penerimaan siswa baru melalui sistem prioritas yang telah disusun bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Tidak boleh ada kecurangan. Kalau kecurangan itu misalnya pindah domisili, tadi sudah dipaparkan oleh Kadisdukcapil, sudah di-trace, sudah di-mapping. Mereka yang memang memindahkan kartu keluarga karena ada motif mendekatkan ke sekolah tujuan, itu sudah terbaca,” tegasnya.

Dedie menambahkan, pengawasan juga melibatkan lurah, camat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan perubahan data kependudukan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

“Saya minta lurah dan camat melihat lagi kartu keluarga yang dipindahkan ini, apakah benar ada rumahnya atau hanya ditumpangkan. Ini sudah kita coba trace, tetapi tetap butuh bantuan dari wilayah,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani komitmen bersama terkait dengan SPMB. 

"Dari DPRD sendiri tadi sudah menandatangani komitmen bersama terkait dengan komitmen transparansi, accountable, dan juga berkelanjutan," ungkap Fajar. 

Baca Juga: Banu Bagaskara Desak Disdik Maksimalkan Akses Pendidikan Lewat Beasiswa dan Pembenahan SPMB

Selain itu, Fajar mengatakan akan mengundang kembali Dinas terkait guna memastikan sistem yang telah di sampaikan dalam pemaparan itu dampak positifnya dapat dirasakan oleh semua pihak. 

"Kita juga Komisi IV akan mengundang kembali pihak Disdik (Dinas Pendidikan), Disos (Dinas Sosial), dan Disdukcapil untuk memastikan sistem-sistem yang tadi dipaparkan, ya itu sudah sesuai, sesuai dengan kewenangan kami di legislasi. Kami ingin mengukur nantinya seberapa efektif apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat," Pungkasnya