BOGOR, CEKLISSATU — Mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Djuanda (FH Unida) mengadakan penyuluhan hukum di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini mengangkat isu pengelolaan tanah timbul, pasca bencana dan status administratif tanah girik yang dihadiri ratusan warga serta perangkat desa.

Penyuluhan hukum ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur dengan tema “Pengelolaan Hak Atas Tanah: Tanah Timbul Pasca Bencana dan Status Administratif Girik dalam Hukum Pertanahan Nasional”.

Baca Juga: Tumbuhkan Keberanian Sejak Dini, Mahasiswa Fisip Unida Ajak Siswa SDN Pasir Angin 02 Berani Bicara

Sejumlah narasumber mengisi acara tersebut yaitu, Dr. Wahyu Ismadi, S.H., SpN., M.H. (Ketua MPD Notaris Kabupaten Bogor), Mariman S.H. (Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah BPN 1 Kabupaten Bogor), dan Dr. Sudiman Sihotang, S.H., M.H. (Dosen FH Unida).

Penyuluhan ini merupakan tindak lanjut dari temuan lapangan Mahasiswa KKN FH Unida yang mencatat sekitar 60% bidang tanah di Desa Batulayang belum bersertifikat. 

Kondisi tersebut mencakup tanah timbul akibat bencana alam serta tanah girik yang belum dikonversi menjadi sertifikat hak atas tanah. Tidak masuknya desa ini dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) turut memperburuk situasi.

Tanah timbul, berdasarkan hukum pertanahan nasional, pada dasarnya menjadi tanah negara. Namun, proses penetapan, distribusi, dan pemanfaatannya wajib memperhatikan hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan sosial.

Baca Juga: FISIP Unida Lepas Mahasiswa KKN sebagai Dedikasi Nyata Mendorong Kemajuan Desa Kecamatan Megamendung

"Perubahan bentang alam pasca bencana alam, seperti banjir besar atau abrasi pantai, seringkali memunculkan fenomena tanah timbul. Keberadaan tanah timbul ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait status kepemilikan, peruntukan, dan pengelolaannya," ungkap Adnan Fawwaz selaku Ketua Pelaksana KKN pada Senin (11/8).

Menurut mahasiswa KKN FH Unida, status tanah girik juga masih menjadi persoalan diberbagai wilayah Indonesia. 

Sebagai bukti pembayaran pajak bumi pada masa lalu, girik kerap dijadikan dasar penguasaan tanah meski tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak milik.

"Berdasarkan PP No 18 Th 2021 disebutkan bahwa tanah girik sejak 2 Februari 2021 hingga 2 Februari 2026 hanya diakui sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah, bukan bukti hak kepemilikan," tambahnya.

Dalam penutupannya, Adnan Fawwaz menekankan pentingnya tata kelola tanah yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan demi melindungi ruang hidup generasi mendatang.

Berdasarkan hasil diskusi, Mahasiswa KKN FH Unida merekomendasikan tiga langkah strategis kepada pemerintah agar berkoordinasi dengan akademisi dan masyarakat untuk:

1. Menyusun pedoman teknis pengelolaan tanah timbul yang adaptif pasca bencana.
2. Mempercepat konversi tanah girik menjadi sertifikat hak atas tanah.
3. Mengintegrasikan kebijakan pertanahan dalam reforma agraria yang inklusif dan berkeadilan. (MG)