BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Pemilu pada dasarnya merupakan instrumen demokrasi yang bertujuan memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kekuasaan. Namun, realitas politik yang terjadi justru menunjukkan ironi. 

Pemilu sering kali menjadi ritual prosedural belaka, di mana rakyat hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan berhasil diraih. 

Fenomena ini dapat digambarkan melalui pepatah “habis manis sepah dibuang”.

Politisi mendatangi rakyat dengan wajah ramah dan janji-janji manis, tetapi setelah suara terkumpul, pintu komunikasi justru ditutup rapat. 

Baca Juga: Tolak RKUHAP, Mahasiswa Bogor: Ini Pengkhianatan Semangat Demokrasi

Demokrasi kemudian tereduksi menjadi basa-basi yang dikelola oleh elite politik dengan mentalitas minimalis demi keuntungan maksimal. 

Padahal, politik sejatinya adalah jalan untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Kini orientasi tersebut bergeser: politik dijadikan sarana untuk menghidupi diri, keluarga, dan kelompok tertentu.

Kenyataan ini menunjukkan pergeseran makna politik. Jika dahulu para pemimpin besar mendedikasikan hidupnya untuk politik, maka kini politik lebih sering dijadikan sebagai alat pemenuhan kepentingan pribadi. 

Hal ini melahirkan bentuk demokrasi yang kehilangan ruhnya dan lebih menyerupai feodalisme. 

Baca Juga: Dunia Tidak Sedang Baik-Baik Saja, Tokoh dan Ormas Agama Jangan Hanya Jadi Penonton tapi Penyelesai dan Pendamai

Demokrasi hanya hadir di permukaan melalui prosedur pemilu, tetapi dikuasai oleh logika feodal yang bercirikan relasi kuasa yang timpang.

Almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) pernah menegaskan bahwa dalam feodalisme, kekuasaan identik dengan kekayaan. Kekuasaan diperlakukan layaknya perusahaan yang dikuasai oleh pemenang pemilu. 

Akibatnya, politik kehilangan kehormatan dan kemuliaannya karena diselenggarakan oleh pribadi-pribadi dengan karakter kerdil dan tanpa visi besar. 

Ketiadaan karakter menjadikan mereka tidak mampu menahan godaan kekuasaan, sementara ketiadaan visi membuat arah bangsa rawan menuju jurang kehancuran.

Baca Juga: Sinergi Hadapi Perubahan Sistem Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Audiensi dengan Polres Bogor

Padahal, legitimasi rakyat merupakan kekuatan terbesar bagi setiap bentuk kekuasaan. Tanpa rakyat, tidak ada kekuasaan yang dapat berdiri. 

Namun, justru di sinilah letak persoalan: sebagian elite politik berusaha mempertahankan kebodohan rakyat agar tetap pasif dan mudah dikendalikan. 

Rakyat yang cerdas akan menyadari hak-haknya dan menuntut perbaikan, sedangkan rakyat yang bodoh menjadi aset berharga bagi kekuasaan yang korup.

Oleh karena itu, pendidikan politik bagi rakyat menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pendidikan politik, rakyat akan terus menjadi objek eksploitasi elite kekuasaan. 

Baca Juga: Tanam Pohon Integritas, Bawaslu: Simbol Filosofi Jaga Asas Pemilu yang Jujur Adil Langsung Bebas dan Rahasia

Perubahan tidak akan terjadi tanpa peran aktif kelas menengah. Jika kelas menengah bersikap diam atau bahkan menjadi alat penjaga status quo, maka kegagalan negara hanyalah soal waktu.

Bangsa ini bukan milik segelintir penguasa, melainkan milik seluruh rakyat. Karena tanpa rakyat, tidak akan pernah ada kekuasaan dalam bentuk apa pun. 

Dengan demikian, membangun kesadaran politik rakyat merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah demokrasi sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.
*)Penulis: Abah Yayat