KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Pada 1 Januari 2025 akan mulai diberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan PPN ini, masyarakat bakal merogoh kocek lebih dalam untuk membeli baik barang maupun jasa, selain sembako dan beberapa barang yang diklasifikasikan tidak terkena pajak.

Menanggapi kenaikan PPN tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi menyebutkan bahwa hal itu akan sangat berdampak bagi perekonomian nasional secara umum. Sehingga dengan kenaikan PPN 12 persen semua elemen ekonomi akan terkena dampaknya.

"Semua elemen ekonomi akan terkena dampaknya. Baik pengusaha, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), maupun daya beli masyarakat," ungkap Yusfitriadi kepada Ceklissatu.com, Senin (23/12/2024).

Baca Juga : Polsek Megamendung Fasilitasi Mediasi Kesalahpahaman antara Pak Ogah dan Warga di Jalur Alternatif Puncak

"Sehingga bisa berdampak pada lambatnya pemulihan ekonomi secara keseluruhan," tambah Yusfitriadi.

Ia menilai, dampak bagi pengusaha baik itu perusahaan besar maupun Usaha Kecil dan Menengah akan kesulitan untuk menjual produksinya. Karena daya beli masyarakat yang akan melemah.  

Di sisi lain kata Yusfitriadi, UMKM akan merasa kesulitan untuk menyesuaikan harga. Yang pada akhirnya akan kesulitan untuk menyesuaikan margin keuntungan. 

Baca Juga : Daftar Segera, UKW PWI Jaya & Universitas Muhammadiyah Jakarta 24-25 Januari 2025

"Kondisi ini diakibatkan dengan naiknya seluruh produk yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk kenaikan harga pada bahan makanan pokok. Sehingga akan memperlemah daya beli masyarakat," ucap Yusfitriadi.

Kemudian Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) ini mengatakan, padahal kontribusi terbesar dalam penguatan ekonomi nasional adalah kebutuhan masyarakat yang berbentuk bahan makanan pokok yang mencapai 50 persen kontribusinya. 

"Kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak pada pelemahan daya beli yang diakibatkan oleh naiknya PPN 12 persen adalah, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah," jelas Yusfitriadi. 

Baca Juga : Begini Pesan Sekda Ajat Rochmat kepada Pengurus GOW Kabupaten Bogor yang Baru Dilantik

"Karena dengan pengeluaran anggaran yang lebih besar pada kebutuhan dasar secara langsung akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi keluarga mereka," tambahnya. 

Sehingga, Yusfitriadi menegaskan, pemerintah dan masyarakat harus segera merespon kondisi ini dengan memperbaiki ekosistem ekonomi, agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. 

Pemerintah harus hadir dalam membuka lapangan kerja baru dan bantuan-bantuan langsung tunai harus diubah formulasinya menjadi sesuatu yang produktif. 

"Selain itu pemerintah harus hadir dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya," ujarnya. 

Hal itu menurut Yusfitriadi, bisa di semua sektor, baik pertanian, peternakan, ekonomi kreatif dan sebagainya. Begitupun bagi masyarakat, tidak ada yang mampu menyelamatkan perekonomian masyarakat dan keluarga kecuali ketahanan ekonomi berbasis keluarga. 

"Hal tersebut bisa melalui ketahanan pangan, ketahanan home industri, ketahanan produksi lokal, maupun ketahanan industri kreatif," pungkas Yusfitriadi.