BRASIL, CEKLISSATU.COM - Sikap tegas ditunjukan Ketua Delegasi COP30 Indonesia yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada High Level Ministerial Dialogue on Climate Finance 2025 yang diselenggarakan dalam rangkaian pertemuan perubahan iklim ke-30.
Sikap Indonesia menitikberatkan pada pembiayaan iklim yang harus kredibel, terukur, dan berkeadilan agar pelaksanaan Pasal 9.1 dan 9.3 Perjanjian Paris serta target New Collective Quantified Goal (NCQG) dapat dicapai dalam jangka pendek dan menengah.
Indonesia mendesak negara maju untuk menunjukkan komitmen nyata dengan meningkatkan transparansi Article 9.5 dan memperbaiki kualitas instrumen pembiayaan agar tidak membebani negara berkembang.
Baca Juga: Jajaki Kerja Sama Menteri LH Serahkan Dokumen National Adaption Plan di Gelaran COP30
Menurut Hanif dalam 2–5 tahun ke depan Indonesia menekankan tiga prioritas aksi yaitu memastikan kepastian dan prediktabilitas aliran dana sebagai basis perencanaan mitigasi dan adaptasi, memperkuat pelaporan UNFCCC.
Sehingga Article 9.5 menjadi data lengkap, dapat diakses, dan berguna untuk melacak kemajuan NCQG, serta memprioritaskan kualitas pembiayaan melalui pergeseran ke hibah, pinjaman lunak, dan ketentuan yang meringankan demi melindungi fiskal dan kedaulatan pembangunan negara berkembang.
"Pembiayaan iklim bukan sekadar angka di atas kertas, ini soal kelangsungan hidup masyarakat dan kedaulatan pembangunan. Negara maju harus tunjukkan komitmen nyata sekarang, bukan janji di masa depan," kata Hanif Faisol.
Dalam pertemuan HLMD-Climate Finance, keselarasan sikap Indonesia juga diperkuat dengan pernyataan tuntutan dari negara lainnya, seperti yang disampaikan oleh Presiden COP30, André Corrêa do Lago yang menekankan bahwa keputusan NCQG harus mencerminkan skala tantangan.
Comment