JAKARTA, CEKLISSATU — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris merespons rencana Bank Jakarta dan PAM Jaya melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atau penawaran umum perdana ( IPO ). Fahira Idris menyampaikan lima catatan agar langkah-langkah tersebut memperkuat perusahaan sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat Jakarta.

“Saya mengapresiasi arah kebijakan Gubernur Pramono untuk memperkuat BUMD melalui pengelolaan yang semakin transparan dan profesional. Harapannya, perusahaan semakin sehat, kendali daerah tetap terjaga, dan manfaatnya semakin nyata bagi warga Jakarta,” ujar Fahira Idris  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).

Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmen untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya apabila keduanya melaksanakan IPO . Ketentuan tersebut akan diperkuat melalui Perda agar kendali pemerintah daerah atas arah kebijakan dan keputusan strategi perusahaan tetap terjaga.

Menurut Senator Jakarta ini, rencana IPO perlu ditempatkan sebagai sarana memperkuat kemampuan BUMD , bukan tujuan akhir. Keberhasilannya perlu diukur dari peningkatan kualitas perusahaan dan layanan yang diterima masyarakat, bukan hanya keberhasilan pencatatan saham di bursa.

Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan lima catatan. Pertama, pastikan kendali daerah disertai kejelasan tanggung jawab pelayanan. Fahira Idris mendukung komitmen mempertahankan kepemilikan mayoritas Pemprov DKI. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diikuti pengaturan yang jelas mengenai fungsi strategi perusahaan, pengawasan, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Pengaturan juga perlu mengantisipasi perubahan komposisi kepemilikan dalam aksi korporasi berikutnya. Pada saat yang sama, pengelolaan perusahaan harus tetap profesional, akuntabel, dan menghormati hak seluruh pemegang saham.

“Kepemilikan sebagian besar adalah fondasi penting. Fondasi itu perlu diperkuat dengan tanggung jawab pelayanan yang jelas, manajemen profesional, dan pengawasan yang memastikan kepentingan warga tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Kedua, utamakan kesiapan perusahaan dan kualitas proses IPO . Rencana IPO kedua BUMD berjalan bersama peraturan perundang-undangan. Pemprov DKI telah mengajukan Raperda terkait perubahan bentuk hukum PAM Jaya dan pengaturan Bank Jakarta sebagai perseroan daerah.  

Fahira Idris mendorong agar persiapan dilengkapi kajian kebutuhan pembiayaan, audit keuangan dan aset, pemeriksaan kewajiban perusahaan, penguatan manajemen risiko, serta penilaian perusahaan yang wajar. Pemilihan pihak pendukung IPO juga perlu dilakukan secara transparan dan bebas benturan kepentingan.

Menurutnya, kesiapan Bank Jakarta dan PAM Jaya harus dinilai sesuai karakter usahanya masing-masing. Jadwal pelaksanaan tidak perlu dipaksakan seragam karena kualitas persiapan lebih penting daripada kecepatan melantai di bursa.

Ketiga, arahkan penguatan Bank Jakarta untuk memperluas pembiayaan produktif dan layanan yang andal. Fahira Idris berharap tambahan modal yang diperoleh perusahaan dapat memperkuat pembiayaan UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas kredit serta prinsip kehati-hatian.

Keamanan dana dan data nasabah, transmisi layanan digital, kemudahan transaksi, serta penyelesaian pengaduan juga perlu menjadi prioritas. Arah tersebut melanjutkan semangat transformasi Bank DKI pada tahun 2025 yang menekankan profesionalisme, kehati-hatian, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif.

“ Bank Jakarta yang semakin kuat harus semakin mampu membantu usaha masyarakat tumbuh. Penguatan modal perlu dirasakan dalam akses pembiayaan yang lebih baik, transaksi yang aman, dan layanan yang semakin mudah dijangkau,” ujar Fahira Idris .

Keempat, pastikan transformasi PAM Jaya memperluas akses udara dan menjaga keterjangkauan layanan. Fahira Idris menekankan pentingnya target yang terukur untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani, memperbaiki kualitas dan kontinuitas pasokan, menekan kehilangan udara, serta melindungi pelanggan yang rendah. Fahira Idris menekankan perlunya sasaran sosial yang jelas, termasuk perluasan jaringan perpipaan dan tarif perlindungan bagi kelompok rentan.

“Untuk PAM Jaya , manfaat yang paling penting adalah semakin banyak warga memperoleh udara yang berkualitas, mengalir secara andal, dan terjangkau. Kemajuan perusahaan harus berjalan bersama menguranginya layanan air di Jakarta,” katanya.

Kelima, pastikan penggunaan dana hasil IPO dan manfaatnya dapat dianalisa. Struktur penawaran, dana bersih yang diterima perusahaan, peruntukan, serta target waktu penggunaannya perlu dijelaskan sejak awal.

OJK telah memperkuat ketentuan penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk pengungkapan dalam prospektus dan pelaporan realisasinya.

Fahira Idris mendorong agar pelaporan tidak hanya menjelaskan dana yang telah digunakan, tetapi juga layanan kemajuan yang dihasilkan. Indikatornya dapat mencakup perluasan pembiayaan produktif dan penyiaran layanan Bank Jakarta , serta tambahan sambungan, kontinuitas pasokan, dan perbaikan distribusi udara PAM Jaya .

Fahira Idris berharap persiapan IPO menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan perusahaan yang semakin berkualitas.

“Keberhasilan IPO bukan hanya ketika saham mulai diperdagangkan, tetapi ketika perusahaan semakin sehat dan warga semakin merasakan manfaatnya. Bank Jakarta semakin kuat menggerakkan perekonomian, PAM Jaya semakin mampu memenuhi kebutuhan udara, dan kendali daerah tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat," pungkas Fahira Idris . 

Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan memegang sebagian besar saham Bank Jakarta dan PAM Jaya pada saat penawaran umum perdana atau IPO yang ditargetkan pada tahun 2027.