BANDUNG, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Sejumlah penyesuaian regulasi hingga pengembangan kawasan hunian berbasis transportasi publik disiapkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh rumah layak dan terjangkau.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penyediaan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Namun, upaya memenuhi kebutuhan hunian masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari regulasi yang tumpang tindih hingga harga rumah yang terus meningkat sehingga sulit dijangkau sebagian masyarakat.
Menurutnya, Program 3 Juta Rumah menjadi momentum untuk mengubah anggapan bahwa generasi muda sulit memiliki rumah sendiri.
"Melalui Program 3 Juta Rumah dari Presiden Prabowo, kita ingin mematahkan anggapan bahwa generasi saat ini tidak mungkin memiliki rumah. Setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk dirinya dan keluarganya," ujar Farhan, dikutip dari keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Baca Juga: Pemerintah Bangun Rumah Susun di Jakarta, Sewa per Bulan Rp 10 Ribu
Ia mengatakan, program nasional tersebut juga membuka peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan permukiman yang selama ini belum tertata sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain itu, Pemkot Bandung akan mengarahkan pembangunan kawasan perumahan agar terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
Konsep tersebut dinilai mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung produktivitas kota.
Baca Juga: Pemkab Bogor Kembangkan Rumah Susun di Kawasan Industri Untuk Buruh Pabrik
"Pembangunan rumah susun yang terhubung dengan simpul transportasi publik menjadi salah satu prioritas. Mobilitas masyarakat merupakan indikator penting bagi kesejahteraan dan kemajuan sebuah kota," katanya.
Farhan memastikan pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bandung akan terus melakukan berbagai penyesuaian kebijakan agar implementasi Program 3 Juta Rumah dapat berjalan optimal di Kota Bandung.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan pemerintah pusat terus mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah melalui berbagai terobosan kebijakan.
Ia menyebut, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan hunian vertikal.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah, 26.000 KPR Subsidi FLPP Resmi Disalurkan Serentak
Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut.
Maruarar menilai jumlah tersebut menjadi pencapaian besar bagi Kota Bandung karena sebelumnya belum pernah menerima pembangunan rumah susun dalam skala seribu unit sekaligus.
"Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung," ujar Maruarar.
Baca Juga: Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Kabupaten Bogor
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemkot Bandung untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujarnya.
Heru menjelaskan, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan diarahkan untuk mendukung pembangunan rumah susun sehingga masyarakat tetap memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak dengan harga terjangkau.
Baca Juga: Bakal Buat Pergub Pengelolaan Rusun Jika Menang Pilgub Jakarta, Pramono Anung Bilang Begini
Ia menambahkan, tingginya kebutuhan rumah di Jawa Barat membuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci agar target penyediaan hunian dapat tercapai secara optimal.
"Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi," tutupnya.
Comment