BOGOR, CEKLISSATU - Komisi III DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor. Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III fokus melakukan pembahasan terhadap masalah pengelolaan sampah dan kesejahteraan petugas sampah yang sempat menjadi persoalan beberapa hari belakangan ini.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono, menyampaikan kepada DLH Kota Bogor persoalan sampah di Kota Bogor bukan hanya sekedar memastikan kesejahteraan petugas dan peremajaan armada.
Adapun permasalahan terkait kesejahteraan sopir truk sampah, merupakan persoalan yang bermuara dari tidak adanya grand design pengelolaan sampah di Kota Bogor.
"Penanganan permasalahan persampahan bukan hanya di armada atau pengangkutan atau driver, tapi ini harus dilakukan secara komprehensif berkaitan dari hulu ke hilir penanganan persampahan itu harus dikaji kembali program-programnya seperti apa," ucapnya pada Senin, 27 Mei 2024.
Baca Juga : Disdukcapil DKI Jakarta Bakal Lakukan Penertiban Administrasi Kependudukan ASN
Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Bogor meminta kepada DLH Kota Bogor untuk segera menyiapkan design pengelolaan sampah mulai dari pendataan jumlah sampah, cara pengelolaan di wilayah sampai memastikan kesejahteraan petugas yang ada.
"Jadi persampahan ini sangat krusial dan kami menyampaikan bahwa ini skala prioritas DLH untuk menyelesaikan masalah permasalahan. Jangan sampai hal ini terulang kembali," jelasnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengungkapkan berdasarkan hasil rapat, tim DLH Kota Bogor mengajukan anggaran Rp1,4 miliar yang direncanakan untuk program pengangkutan persampahan, sesuai dengan yang diminta oleh para sopir truk sampah.
Anggaran yang diajukan ini, dijelaskan oleh Zenal merupakan hasil kalkulasi dari DLH Kota Bogor yang mengambil contoh dari DLH Kota Cimahi.
"Jadi Rp1,4 miliar itu dialokasikan untuk program yang akan dijalankan di sisa tahun ini atau kurang lebih 7 bulan. Namun dalam hal ini tadi kami tegaskan bahwa bukan hanya di anggaran, tapi program itu juga harus jelas," tegasnya.
Lebih lanjut, Zenal menyampaikan anggaran yang diajukan ini tidak serta merta akan disetujui oleh DPRD Kota Bogor karena akan dibahas secara mendalam pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.
Hal ini untuk memastikan bahwa konsideran hukum yang digunakan oleh DLH Kota Bogor telah sesuai dan tidak menyalahi aturan penganggaran yang ada di Kota Bogor.
"Kami sendiri tadi juga belum membahas secara detail berkaitan dengan teknis berapa driver yang ada, lalu pola penghitungannya seperti apa. Tapi secara teknis ada di Badan Anggaran pada saat nanti rapat KUA-PPAS perubahan mungkin atau juga APBD, nah disitu nanti kita membahas angka-angka," jelasnya.
Zenal pun berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi agar Adipura yang sudah didapat oleh Kota Bogor tidak tercoreng karena carut marut penanganan SDM di DLH Kota Bogor.
Ia pun menuntut agar DLH Kota Bogor lebih berinovasi dalam menyusun program kerja di tahun-tahun mendatang dan Komisi III DPRD Kota Bogor sebagai mitra kerja akan mengawasi kinerja DLH Kota Bogor.
"Jangan sampai Adipura yang didapatkan selama dua tahun ini tercoreng karena carut marut internal. Intinya DLH harus lebih Inovarif," pungkasnya.
Terpisah, Kepala DLH Kota Bogor Denni Wismanto, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Komisi III DPRD Kota Bogor sudah bersepakat bahwa penanganan sampah di Kota Bogor harus menjadi prioritas.
Penanganan sampah yang disebutkan oleh Denni dimulai dari tingkat paling bawah yaitu memastikan bahwa produksi sampah di Kota Bogor harus dikurangi.
"Upaya pengurangan sampah yang harus dioptimalkan. Kita punya target pengurangan sampah, yaitu harus ditingkatkan lagi," ujarnya.
Denni pun menyampaikan wacana terkait peremajaan armada truk sampah yang dibutuhkan dalam Operasional pengangkutan sampah dari Kota Bogor ke TPAS Galuga, Kabupaten Bogor setiap harinya, menjadi pembahasan yang dibicarakan dengan Komisi III DPRD Kota Bogor.
"Jadi proses bisnis ada yang belum diakomodir kita, insya Allah nanti bersama Komisi III DPRD bisa dicarikan solusinya dan semoga peremajaan kendaraan bisa dilakukan agar lebih optimal," katanya.
Comment