BOGOR, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor sedang menyusun kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat dampak konflik global.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 April, dengan penerapan yang masih dalam tahap penggodokan.

“Secara nasional juga memang sudah menginstruksikan untuk melakukan WFH, kita sudah buat konsepnya, memang targetnya sama di tanggal satu April itu sudah berlaku,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Skema WFH dan WFA untuk Efisiensi Energi, Dedie Rachim: Kita Prioritaskan OPD

Ia menjelaskan, kebijakan WFH akan difokuskan untuk ASN, sementara sektor pelayanan publik akan disesuaikan, agar tidak mengganggu layanan kepada masyarakat.

Selain pengaturan pola kerja, kata Ajat, Pemkab Bogor juga mendorong efisiensi dalam berbagai aspek guna menekan beban pembiayaan.

“Bukan hanya sekedar WFH, kami juga mendorong untuk melakukan hal-hal yang bisa mengurangi dampak pembiayaan termasuk BBM,” katanya.

Baca Juga: Efisiensi Kinerja, Disdukcapil Kota Depok Tiap Kamis Terapkan WFH, Layanan Tatap Muka Pindah ke MPP

Upaya efisiensi tersebut antara lain dengan mengurangi mobilitas melalui rapat daring serta penghematan energi di lingkungan perkantoran.

“Kita akan coba himbau teman-teman ASN itu melakukan efisiensi dari sisi seperti rekayasa listrik, untuk hemat energi,” ucapnya.

Ajat menegaskan, WFH bukan berarti libur, melainkan tetap berbasis target kinerja yang harus dicapai oleh ASN.

Baca Juga: Wali Kota Bogor Buka Pekan Panutan Pajak 2026, ASN Diminta Jadi Teladan Taat PBB dan PKB

“WFH itu bukan libur, tetap ada target kinerjanya,” tutupnya.

I