Di bidang yang menjadi kewenangan Komisi 4 DPRD, Usep menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Ia mengajak pemerintah desa proaktif mengawasi akses pendidikan. 

"Segera laporkan bila ada anak yang putus sekolah, agar bisa ditindaklanjuti. Pendidikan adalah hak semua warga," tegasnya.

Baca Juga: Tinjau Langsung Rumah Ambruk di Nanggung, Anggota DPRD Bogor Janji Kawal Bantuan untuk Warga

Pada sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya layanan dasar yang adil bagi masyarakat. 

"Jangan sampai ada warga yang berobat ke puskesmas atau RSUD justru terlantar. Saya siap turun langsung bila dibutuhkan," katanya.

Selain itu, Usep juga membuka peluang bantuan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Melalui anggaran pokok pikiran (pokir) senilai Rp1 miliar, ia berkomitmen membantu warga yang rumahnya tak layak huni. 

Baca Juga: Wujudkan Kesejahteraan Pegawai, Setwan DPRD Jabar Bentuk Koperasi Batara

"Silakan RT/RW mendata warganya, agar bisa saya prioritaskan pada tahun 2026," ujarnya.