BOGOR, CEKLISSATU – Akibat longsor yang terjadi di Jalan Saleh Danasasmiya Batutulis beberapa waktu lalu, hingga kini akses utama warga masih tertutup.
Untuk itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy meminta Dinas PUPR Kota Bogor untuk segera menjalankan skenario perbaikan longsor Batutulis.
Rusli mengatakan, akibat longsor Batutulis itu, membuat ekonomi warga terhambat, sehingga menimbulkan permasalahan sosial lainnya, dan terisolasinya wilayah Kecamatan Bogor Selatan.
Untuk itu, Rusli mendorong Pemkot Bogor tidak menunggu proyek pembangunan trase baru.
“Belanja tanah harus ada perencanaan, sedangakan kondisi di Batutulis butuh penanganan cepat. Jadi kami meminta PUPR untuk segera menyiapkan skenario perbaikan,” kata Rusli dalam Rapat Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Rabu (9/7/2025).
Salah satu skenario yang bisa dijalankan untuk membuka akses warga Batutulis adalah pembuatan jembatan bailey.
Menurut politikus Partai Golkar itu, masyarakat di Kecamatan Bogor Selatan sudah cukup menderita, sehingga dia meminta kepada PUPR Kota Bogor untuk segera mengeksekusi program yang sudah disusun di tahun 2025 ini dengan cepat dan tepat.
Baca Juga: Alami Dampak Ekonomi Akibat Longsor Batutulis, Warga Desak Pemkot Segera Perbaiki Akses
Sehingga anggaran Rp20 miliar yang disiapkan berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan untuk pembangunan jembatan bailey bisa segera dilaksanakan.
“Karena waktu yang sangat mepet, jadi harus betul-betul dimanfaatkan. Dan semoga di 2025 ini bisa selesai persoalan di Batutulis. Jika tidak bisa langsung dieksekusi, setidaknya jembatan jalan aja dulu, proses untuk belanja lahan dan sebagainya silahkan itu dilanjutkan nanti untuk 2026-nya,” terang Rusli.
Dia juga meminta PUPR Kota Bogor untuk segera melakukan studi kelayakan dan menyelesaikan kajian pengadaan lahan dan pembuatan infrastruktur baru.
Baca Juga: Begini Rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Akses Warga yang Longsor di Batutulis Bogor
Hal tersebut diperkirakan baru bisa terealisasikan di tahun 2026 atau 2027 dengan memakan anggaran Rp50 miliar. Sebab, masih harus menunggu kepastian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rusli menekankan bahwa penyusunan anggaran dan penyusunan program harus dilandaskan dengan kebutuhan masyarakat dimana kajian bottom-up harus diprioritaskan.
Sebab, jika APBD mengikuti program dinas-dinas yang hanya repetisi dari tahun-tahun sebelumnya, maka kebermanfaatan APBD tidak mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat dan membuat pembangunan tidak beres.
“Sudah terlalu lama masyarakat menderita, kita harus bertanggung jawab dan kami DPRD Kota Bogor mengajak Pemkot Bogor untuk bersama-sama mewujudkannya, anggaran untuk masyarakat berapapun jumlahnya akan kami berikan asal permasalahan Batutulis ini bisa beres,” tutup Rusli.
Comment