KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 pagi hanya berlaku untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas polemik yang berkembang di masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Bogor.
“Gini, jam sekolah itu kan fokusnya pada sekolah yang dilingkup Jabar, yaitu SMA dan SMK. Sedangkan SD, SMP, TK dan PAUD itu kewenangan Bupati dan Walikota, Bupati dan Walikota boleh menyelaraskan, boleh juga berbeda,” terang KDM sapaan Kang Dedi Mulyadi setelah peresmian Koperasi Merah Putih di Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pada Senin (21/07/2025).
Menurutnya, penentuan jam masuk sekolah sebaiknya disesuaikan kondisi dan lingkungan masing-masing daerah.
Menurutnya, waktu masuk sekolah pukul 07.30 WIB dinilai ideal karena anak-anak masih dalam kondisi segar untuk belajar, terutama di wilayah-wilayah yang secara situasi mendukung penerapan jadwal tersebut.
“Ini tergantung situasi dan kondisi lingkungan. Tapi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita bangun pagi, kemudian pagi jalan ke sekolah masih dalam keadaan segar, memang angka jam 7:30 itu sangat tepat, karena di beberapa wilayah itu efektif,” jelas Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyebut saat menjabat Bupati Purwakarta, ia menerapkan jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB serta kegiatan sekolah sampai hari Jumat.
Diapun menilai kebijakan jam masuk perlu disesuaikan dengan kurikulum nasional yang menetapkan jam belajar hingga sore.
“Saya pas jadi bupati, jam paginya malah jam 06.00 WIB, sekarang sudah 06.30 WIB. Termasuk saya dulu yang pertama membuat kebijakan sampai Jumat,” jelasnya.
“Yang harus dihitung sekarang adalah ini kan kurikulumnya nasional, jam pelajarannya sampai sore, ini yang harus jadi bahan pikiran kita,” sambung dia.
Sementara itu, Dedi Mulyadi masih menekankan banyaknya kondisi SD dan SMP yang tidak layak. Ia mendorong para bupati dan wali kota untuk memprioritaskan anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan, sekolah, dan layanan kesehatan.
Baca Juga: Leupeut Bogor Diresmikan Wali Kota Bogor, Bentuk Ekosistem Kolaborasi
“Tapi yang jadi problem adalah sekolah SD dan SMP banyak yang nggak layak. Ini fokus para bupati dan wali kota ke depan agar alokasi anggarannya diarahkan pada tiga hal, pertama membangun jalan, membangun sekolah dan layanan kesehatan,” pungkasnya.
Comment