BOGOR, CEKLISSATU.COM– Derasnya informasi mengenai proses hukum yang tengah menjadi perhatian publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuat berbagai spekulasi bermunculan. Di tengah situasi tersebut, Ketua Terpilih BPC HIPMI Kabupaten Bogor, Bernard Dwiputra Chandra, mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja.

Menurut Bernard, masyarakat memang memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Namun, hak tersebut harus dibarengi dengan sikap kritis dan bijak, terutama dalam menghadapi berbagai informasi yang terus beredar di ruang publik.

Ia mengingatkan, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru apabila langsung dipercaya dan disebarluaskan tanpa melihat sumber maupun konteks yang sebenarnya.

Baca Juga: Dukungan HIPMI Menguat, Hilal Firmansyah Siap Bertarung di Mukab Kadin Kabupaten Bogor

“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan sebuah perkara. Tetapi kita juga harus bijak, jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi opini yang menyesatkan,” ujar Bernard.

Di tengah sorotan publik terhadap proses hukum tersebut, Bernard meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus dihormati dan dibiarkan berjalan secara profesional, transparan, serta berlandaskan fakta dan bukti.