Ia berharap kebijakan tersebut menjadi landasan kuat terwujudnya Kota Bogor sebagai kota inklusif dan ramah disabilitas.

Terkait banyaknya masukan mengenai akses yang masih sulit dijangkau penyandang disabilitas, Atep mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama pada fasilitas publik milik pemerintah maupun swasta.

Baca Juga: Pemkab-Pemkot Bogor Bersama Pemprov Jabar MoU Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

“PR kita masih banyak. Nanti akan dievaluasi bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan amanat Perda 2/2021 berjalan maksimal,” katanya.

Ruang publik seperti fasilitas ibadah dinilai masih perlu peningkatan aksesibilitas. Meski sejumlah taman kota dan transportasi umum sudah mulai ramah disabilitas.

Atep menegaskan bahwa upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh OPD dan pengelola fasilitas publik di Kota Bogor.

“Kepentingan ini bukan hanya jadi tanggung jawab Dinas Sosial, tapi seluruh perangkat daerah, juga sektor swasta,” tegasnya.