BOGOR, CEKLISSATU– Sekitar ribu massa yang tergabung dalam IMANTARA (Institut Madani Nusantara) bersama berbagai elemen masyarakat Jawa Barat menggelar aksi damai untuk mengawal keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Alun-alun Kabupaten Bogor, Jumat (26/6/2026).

Aksi yang dipimpin Juliana Wahid tersebut menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendukung penuh keberlanjutan Program MBG serta meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan para mitra dalam penyusunan kebijakan.

Dalam aksi tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI, Mulyadi, turut hadir dan menyatakan kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Bogor. Menurutnya, seluruh aspirasi masyarakat harus didengar meski di tengah adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program MBG.

Mulyadi menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban menjalankan amanat konstitusi, termasuk melaksanakan program-program yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Baca Juga: Ribu Massa Aksi Damai di Bogor Kawal Program MBG, Sampaikan Delapan Tuntutan ke Presiden

Ia menjelaskan, anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis telah disetujui DPR RI sehingga menjadi amanah yang harus dijalankan pemerintah.

Terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, Mulyadi menilai hal tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi pada tahap awal. Menurutnya, kekurangan yang terjadi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menilai keseluruhan program gagal.

"Program sebesar ini tentu akan mengalami proses evaluasi. Jangan karena ada satu kesalahan, lalu sembilan kebaikan yang sudah berjalan diabaikan. Yang harus dibenahi adalah oknum yang menyalahgunakan kewenangan maupun anggaran, bukan menghentikan programnya," ujarnya.

Ia juga menegaskan DPR RI tetap berkomitmen mendukung anggaran MBG yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Mulyadi memastikan aspirasi yang disampaikan peserta aksi akan dibawa ke tingkat pusat. Menurutnya, pekan depan masih memasuki masa sidang sehingga ia memiliki kesempatan menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Ketua DPR RI, pemerintah, termasuk Presiden melalui jajarannya, serta kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Mengenai tuntutan peserta aksi, Mulyadi menyebut terdapat delapan poin tuntutan yang akan dipelajari lebih lanjut sebelum disampaikan kepada pihak terkait.