BOGOR, CEKLISSATU – Kebijakan efisiensi anggaran yang diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 membuat sektor perhotelan di Kota Bogor menghadapi tantangan besar. 

Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay menyatakan, bahwa sektor perhotelan di Kota Bogor tengah menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan sejak akhir tahun lalu.

Menurutnya, akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut banyak angenda kementerian dan lembaga yang ditunda.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, PHRI Bogor Sebut Pendapatan Daerah Bisa Menurun

"Kami mendapatkan informasi, bahwa kegiatan kementerian dan lembaga ada beberapa yang ditunda," terang Yuno, Rabu 19 Februari 2025.

Kondisi tersebut, kata Yuno, membuat pelaku industri hotel kesulitan dalam mencari solusi untuk menggeser pasar dari sektor meeting kementerian ke wisata umum. 

Namun, tantangan semakin besar karena dalam waktu dekat mereka harus menghadapi bulan Ramadan, yang berdampak pada peningkatan biaya operasional.

Baca Juga: Larangan Rapat di Hotel, Pengusaha Perhotelan di Bogor Terancam Rugi

"Ini kita 1 Maret saja kita sudah ketemu gajian, pertengahan Maret kita harus kasih THR. Akhir Maret atau awal April kita harus ketemu gajian lagi. Nah itu pasca lebaran, pasca Idulfitri, sepertinya teman-teman akan melakukan efisiensi dari sisi SDM," jelasnya.

Meskipun menghadapi tantangan berat, Yuno menegaskan, bahwa pelaku usaha perhotelan di Kota Bogor tidak akan menyerah. 

"PHRI Kota Bogor akan berupaya mencari strategi, agar sektor pariwisata tetap menjadi andalan untuk menutup penurunan pendapatan akibat pengurangan kegiatan pemerintah," tutup dia.