BANDUNG, CEKLISSATU - Pj Gubernur Bey Machmudin optimistis Jawa Barat bisa mencapai target produksi gabah kering giling 11.084.635 ton sampai akhir 2024 sesuai yang diinginkan pemerintah pusat.

Bey Machmudin mengatakan, Pemprov Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target produksi gabah kering, seperti intensifikasi pertanian seperti pompanisasi dan pengaturan jadwal masa tanam. 

Upaya lain yang tak kalah penting dilakukan untuk mencapai target produksi gabah kering di Jawa Barat adalah sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik.

Baca Juga : Surat AHU PWI Diblokir, Hendry Ch. Bangun Tidak Berhak Ajukan Proposal Terkait PWI Pusat

“Saya minta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengecek ulang dan rekonsiliasi datanya dengan BPS," ujar Bey Machmudin saat meninjau panen raya di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Senin 18 November 2024.

Keyakinan Bey bertambah setelah melihat hasil panen raya di Kecamatan Tukdana, yang satu hektare sawahnya bisa menghasilkan 8 ton gabah kering giling. 

Apalagi lingkungan produksinya sudah terintegerasi, yang mana di sana tersedia alat penggilngan padi tak jauh dari sawah, sehingga memperingkas proses produksi.

Baca Juga : Pj Gubernur Apresiasi Kinerja dan Komitmen KI DKI Jakarta dalam Keterbukaan Informasi Publik

"Sebelah (sawah) ada penggilingan padi, sangat baik dicontoh gapoktan lain," kata Bey. 

Bey menyadari masih banyak kendala pertanian yang masih harus dijawab. Seperti saat ini petani masih mengeluh harga pupuk mahal dan stok yang kadang langka. 

Namun, Pemprov Jawa Barat berupaya agar nilai tukar petani terus membaik.

Baca Juga : Komisi IV DPRD Kota Bogor akan Sidak Klinik Gigi Diduga Belum Kantongi Ijin, Jika Terbukti Diproses Sesuai Aturan

"Dikeluhkan petani pupuk masih sulit didapat. Kami inginkan nilai tukar petani semakin baik," kata Bey yang menerima aspirasi dari para petani Tukdana. 

Bey mengungkap, salah satu penyebab pupuk langka di antaranya juga disebabkan saat ini sedang transisi pemerintahan, yang mana banyak nomenklatur kementerian berubah begitu pun pemegang jabatannya. 

“Otomatis perubahan ini berdampak pada birokrasi,” katanya.

Baca Juga : Bahan Peledak Granat Tangan HRN Aktif Disimpan di Pos Kamling, Polsek Tamansari Lakukan Lakukan Pencegahan

Menurutnya, saat ini kuota pupuk nasional sebanyak 9,55 juta ton tapi baru disalurkan sekitar 5 juta ton. Selain perubahan birokrasi, persoalan lain adalah irigasi pertanian.