"Itu kemudian yang difokuskan. Ketika ditanya misalnya desain yang lain bagaimana? Ini saja dulu lakukan. Saya pikir dalam konteks itu, itupun tidak begitu baik. Karena harus punya desain. Silakan kontrol kalau kebijakan kami tidak jalan, kan begitu. Tetapi ini kan tidak ada," beberapa Yusfitriadi.
Yusfitriadi juga menyontohkan Kabupaten Bogor. Apakah temen-temen sudah tahu program apa yang sudah dirancang untuk seratus hari bupati? Sudah ekspose atau tidak?
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ngegas, Fraksi PKS Jabar Harus Jadi Rem Demi Keseimbangan Kebijakan
"Jadi masyarakat harus tahu, seratus hari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati apa saja. Mengenai hari ini dijalankan atau tidak sesuai dengan desainnya. Sehingga masyarakat bisa mengontrol setiap kebijakan yang berjalan, atau tidak berjalan," tegas Yusfitriadi.
"Tidak 'sakapanggihna' kalau dalam istilah bahasa Sunda. Ketika musim hujan, sampah, semua lingkungan, sungai, ikut semua sehingga desain-desain untuk permasalahan yang lain tidak muncul," tutur Yusfitriadi.
Artinya Pemda tidak transparan soal kebijakannya? Yusfitriadi menyebut ada dua kemungkinan, pemerintah daerah ini tidak transparan atau tidak mendesain.
"Kalau mereka transparan kan bisa disampaikan melalui media, ini nih program seratus hari kerja kami, sehingga media dan masyarakat pun bisa mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah," jelas Yusfitriadi.
Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta ASN Tidak Bawa Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran 2025
Guna mengatasi itu semua, Yusfitriadi pun menyampaikan sejumlah solusi. Di antaranya yaitu ranah kebijakan yang diambil oleh Pemda.
