BOGOR, CEKLISSATU -- Massa dari berbagai elemen menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, pada Jumat (06/12/2024). Mereka meminta lima komisioner KPU Kabupaten Bogor mundur dari jabatannya.
Massa menilai, hal itu sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, karena jumlah warga yang menyalurkan hak pilihnya di Pilbup Kabupaten Bogor di bawah target atau rendah.
"KPU diamanatkan rakyat dengan diberi anggaran Rp131 miliar untuk menggelar kompetisi mencari pemimpin Kabupaten Bogor, untuk periode 2024-2029," ungkap Koordinator Aksi, Ali Taufan Vinaya dalam orasinya, seperti dikutip pada Sabtu (07/12/2024).
Baca Juga : Agung Laksono Penuhi Syarat Calon Ketua Umum PMI Pusat Dalam Munas 2024
"Namun sayangnya, KPU telah gagal menunaikan amanah dari rakyat karena tidak berhasil meningkatkan partisipasi rakyat yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS menyalurkan hak politiknya," tegas Ali Taufan Vinaya.
Selain itu pihaknya juga mendesak, anggaran berupa dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bogor, kepada KPU sebesar Rp 131 miliar diaudit.
Karena ketidakberhasilan KPU meningkatkan partisipasi jumlah pemilih pada pemungutan suara Rabu 27 November lalu itu, efek atau imbas dari tidak masifnya KPU Kabupaten Bogor, mensosialisasikan perhelatan pemilihan bupati atau Pilbup kepada masyarakat yang tinggal di 435 desa dan kelurahan dan 49 kecamatan.
"Anggaran sosialisasi sudah dialokasikan dana hibah APBD, tapi kenapa ke pemukiman yang ada di pelosok sosialisasi minim, akibatnya banyak warga yang tidak tahu akan adanya Pilbup, termasuk siapa calon yang berkompetisi," beber Ali Taufan Vinaya.
Baca Juga : Mahasiswa FISIP UNIDA Hadiri Acara Kumpul Fakta yang Digelar Liputan 6 untuk Berantas Hoaks Kesehatan
Diketahui, pemilihan bupati atau Pilbup Bogor 2024, partisipasi rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya sangat rendah. Padahal KPU sedari awal menargetkan partisipasi bisa mencapai 85 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT.
Data dari KPU setempat, ada sekitar 1.620.838 atau setara 41 persen dari total Daftar Pemilih Tetap atau DPT sebanyak 3.926.080 pemilih tidak menyalurkan hak politiknya dengan kata lain 1.620.838 pemilih mengambil sikap golput. Sementara suara sah sebanyak 2.305.242 suara.
Angka golput ini menariknya jauh lebih tinggi dari suara yang diraih pasangan calon nomor urut 1 Rudy Susmanto-Jaro Ade, dimana pasangan yang diusung koalisi besar dengan lokomotif partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus hanya meraih 1.559.328 suara.
Sedangkan pasangan nomor urut 2 usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meraih 599.453 suara.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia, saat diminta peserta aksi untuk menjelaskan soal rendahnya partisipasi pemilih mengatakan, KPU beserta jajaran di bawahnya telah berusaha maksimal untuk mensosialisasikan Pilbup kepada seluruh warga Kabupaten Bogor.
"Kami akui partisipasi Pilbup tidak sesuai dengan target, sosialisasi sudah kami laksanakan, tapi kembali lagi kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, untuk itu saya sebagai ketua KPU beserta komisioner lainnya menghaturkan permohonan maaf," terang Adi Kurnia.
Permohonan maaf ketua KPU itu tak membuat puas peserta aksi, mereka berjanji akan kembali mendatangi kantor KPU.
